DIMAS MAHARDIKA SUKMARA, 030610304 (2010) PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM KEGIATAN EVENT ORGANIZER (EO) LOMBA KETERAMPILAN SISWA (LKS) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN (STUDY KASUS PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 05/KPPU-L/2009). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-sukmaradim-18673-abstrak-k.pdf Download (345kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-dimasmahar-15409-22510s-k.pdf Restricted to Registered users only Download (555kB) | Request a copy

Abstract

Dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diharapkan agar persaingan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha dilakukan dengan tanpa adanya praktek kecurangan, seperti halnya dalam kasus persekongkolan tender kegiatan Event Organizer (EO) Lomba Keterampilan Siswa (LKS) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Proses tender pada kegiatan Event Organizer (EO) Lomba Keterampilan Siswa (LKS) SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan mengarah ke persekongkolan tender yang diatur pada pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999. Persengkongkolan tender tersebut termasuk persekongkolan tender vertikal yang dilakukan oleh panitia tender dan pelaku usaha. Hal tersebut menimbulkan kerugian bagi peserta tender yang lain dan juga memberikan kerugian bagi perekonomian indonesia. KPPU sebagai lembaga indenpendent yang berwenang menangani persaingan usaha yang tidak sehat telah memberikan sanksi yang tegas dalam praktek persekongkolan tender pada kegiatan Event Organizer (EO) Lomba Keterampilan Siswa (LKS) SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan para Terlapor yang dikenai sanksi oleh KPPU tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, maka terlapor dianggap menerima putusan KPPU.

Actions (login required)

View Item