Lanny Ramli, - (2017) Perlindungan TKI terhadap TKA dalam Pasar Kerja Global di Era Bebas ASEAN. In: Konferensi ke-2 P3HKI "Peluang dan Tantangan Hukum Ketenagakerjaan dalam Mendorong Industrialisasi yang Berlandaskan Falsafah Pancasila". Fakultas Hukum USU, pp. 158-166. ISBN 978-602-51249-0-7

	Text (FULL TEXT) 13. art.pdf Download (12MB)
	Text (PEER REVIEW) 14. P.pdf Download (2MB)

Abstract

Pembahasan tentang manusia dan pekerjaan tidaklah terlepas dari pembahasan tentang hak asasi. Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat. Setiap manusia berhak atas pekerjaan dan penghasilan dari pekerjaan. Pembagian pekerjaan untuk manusia dikaitkan dengan hak sebagai warga Negara. Negara bertanggung jawab untuk menyediakan pekerjaan untuk warga negaranya. Berbagai cara ditempuh oleh Pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya. Indonesia sebagai Negara yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan Indonesia berpartisipasi ikut serta dalam pembentukan sebuah pasar tunggal di Kawasan Asia Tenggara. Adanya pasar tunggal di Kawasan Asia Tenggara itu semakin akan meningkatkan daya saing ASEAN. Adanya pasar tunggal tersebut semakin menarik investor asing. Pasar tunggal di Kawasan Asia Tenggara itu disebut sebagai MEA. MEA sendiri diyakininya akan membuat masyarakat untuk terus meningkatkan kualitas hidupnya, baik kualitas personal maupun produk-produk agar mampu bersaing dengan bangsa lain. Ada empat hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan keikut-sertaan Indonesia dalam pasar bebas MEA: Pertama, Pemerintah diminta terus meningkatkan ekspor produk lndonesia ke luar negeri. Kedua, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengharap agar mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah. Selama ini para pelaku UMKM mengkhawatirkan pemberlakuan MEA justru akan membuat mereka tersingkirkan. Ketiga, iklim investasi diharapkan akan diberi kemudahan agar investasi jangka panjang, terutama Foreign Direct Investment (FDI) itu harus dapat betul-betul bisa dilakukan. Keempat, Pemerintah juga diminta membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, serta meningkatkan berbagai jenis usaha padat karya. Terutama di bidang dana desa di mana untuk pekerjaan yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes) di tingkat desa harus tetap dilakukan dilakukan secara padat karya melibatkan banyak orang bahkan diharapkan untuk lebih banyak menampung tenaga kerja.

Actions (login required)

View Item