Lanny Ramli, - (2011) Posisi dan Fungsi Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Indonesia. Jurnal Magister Hukum Perspektif, 2 (2). pp. 166-181. ISSN 2086-6526

	Text (FULL TEXT) 15. art.pdf Download (23MB)
	Text (PEER REVIEW) 16. P.pdf Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini berupaya untuk menganalis posisi dan fungsi Pejabat Tata Usaha Negara dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial Indonesia; dengan menggunakan metode hukum normatif, penelitian ini menemukan ada pergeseran karakter hukum industrial yang tadinya berkarakter hukum privat tetapi dengan adanya intervensi pemerintah maka hubungan industrial ditempatkan dalam konsep sociale rechtstaat. Pegawai negeri sipil di lingkungan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang diangkat sebagai mediator menggunakan wewenang terikat dan diskresi dalam melaksanakan tugasnya. Produk yang dihasilkan Pejabat Tata Usaha Negara yang diangkat sebagai mediator yang berupa anjuran bukanlah suatu keputusan tata usaha negara karena anjuran dihasilkan mediator Pegawai negeri sipil yang melaksanakan fungsi yudisial. Karakter yuridis kewenangan mediator adalah karakter hukum publik.

Actions (login required)

View Item