HESTI SUSANTI, 03011087 (2006) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN OBAT TRADISIONAL. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-susantihes-2622-fh2840-k.pdf Download (312kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-susantihes-2622-fh28406.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Bahwa dengan adanya pengaturan terhadap obat tradisional yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sedian Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 246/MENKES/PER/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional, Keputusan Menteri Kesehatan nomor 397b/ MENKES/VIII/1991 tentang Larangan Beredar Obat Tradisional yang tidak terdaftar, dan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 661/MENKES/SK/VII/1994 tentang Persyaratan Obat Tradisional, yang tentunya sangat melindungi konsumen terutama dalam hal memperoleh keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi obat tradisional. hubungan hukum yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha obat tradisional merupakan hubungan hukum jual beli yang didalamnya secara tidak langsung terjadi perikatan atau perjanjian, sebagaimana diatur dalam Buku II BW sehingga tercipta hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak , yaitu pihak konsumen sebagai pembeli dan pelaku usaha sebagai penjual. Hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha diatur dalam pasal 4 sampai 7 UUPK, hal ini dilakukan supaya masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan. Bahwa hukum telah memberikan perlindungan yang cukup terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi obat tradisional. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam pemenuhan ganti rugi dapat dilakukan melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Melalui pengadilan dapat dilakukan dengan cars mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi atau gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum, sedangkan diluar pengadilan dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 juga mengatur mengenai beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha obat tradisional yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut, yaitu sanksi administrasi, sanksi pidana pokok dan pidana tambahan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH 284/06 Sus p
Uncontrolled Keywords:	CONSUMER PROTECTION - LAW AND LEGISLATION
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1468-1550 Social laws and legislation. Welfare. Charities
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM HESTI SUSANTI, 03011087 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor GIANTO AL IMRON, S.H., M.H. UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Deby Felnia
Date Deposited:	16 Oct 2006 12:00
Last Modified:	15 Jun 2017 17:27
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11628
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item