FARA DIBA, 030015135 (2006) HAK CIPTA ATAS LUKISAN PAHLAWAN NASIONAL (Studi Kasus Pelukis Eden Arifin Dengan Bank Indonesia). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-dibafara-2642-fh354_06(1).log Download (263B)
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-dibafara-2642-fh354_06.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Bentuk Perlindungan Hak Cipta atas Lukisan Pahlawan Nasional berupa pemenuhan Standart of Copyright Ability berdasarkan pasal 12 ayat (1) huruf f UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta. Lukisan dapat dikategorikan sebagai suatu hasil karya cipta yang dilindungi apabila telah memenuhi Standart of Copyright Ability, yaitu Originality (keas!ian); Creativity (kreativitas); dan Fixation (perwujudan). Syarat Originality dilihat dari, Lukisan pahlawan nasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II diciptakan oleh Eden Arifin, atas keterangan dari ahli waris mengenai wajah dan busana Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II serta kreasi dan imajinasinya sendiri karena tidak ada yang dijadikan acuan untuk membuat lukisan SMB II tersebut Syarat yang kedua adalah `kreativitas', dimana lukisan pahlawan tersebut dilukis berdasarkan atas kreatifitas dan imajinasi Eden sendiri yang mana telah memenuhi syarat originality. Syarat yang ketiga adalah Fixation, dimana Eden Arifin telah mewujudkan ide dari Pemprov berupa lukisan pahlawan nasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II. Maka Eden Arifin sebagai pencipta dan penerima hak atas lukisan tersebut memiliki hak eksklusif atas lukisan pahlawan nasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II. Bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta atas lukisan pahlawan nasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II tersebut adalah pelanggaran hak cipta berupa pengumuman dan perbanyakan lukisan pahlawan nasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II pada uang kertas Rp 10.000 baru tanpa izin dari Eden Arifin selaku pencipta dan pemegang hak atas lukisan tersebut. Upaya pemulihan atas kasus tersebut dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi dapat dilakukan melalui Pengadilan Niaga, sedangkan jalur non litigasi dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase yang diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa.

Actions (login required)

View Item