ANDITA RISKI AYULINDA, 030415876 (2008) TANGGUNG JAWAB HAK ASASI MANUSIA DALAM KASUS LAPINDO (STUDI HAK ANAK). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-kurniawana-8085-fh4008-k.pdf Download (334kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-ayulindaan-7872-fh3808.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Hak-hak anak yang dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang¬-undangan di Indonesia merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun sehingga pemerintah, orang tua, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab dalam rangka memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Keputusan Presiden Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak 1989. Adapun hak-hak anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut antara lain adalah hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas kehidupan yang layak. Terjadinya kasus Lapindo mengakibatkan hilangnya hak-hak anak di daerah itu, hak-hak yang hilang dalam kasus ini antara lain adalah terendamnya sekolah di beberapa desa di Porong yang mengakibatkan terganggunya kegiatan belajar mengajar anak-anak. Dari sisi kesehatan hak anak yang hilang adalah akibat dari buruknya lingkungan di sekitar luapan Lumpur maupun di pengungsian, buruknya lingkungan ini ditambah dengan kurangnya pasokan air bersih ke daerah ini sehingga kesehatan anak-anak terganggu, buruknya tingkat kesehatan anak-anak di pengungsian tidak diikuti dengan pelayanan kesehatan yang memadai, posko pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo tidak diikuti dengan sarana dan prasarana yang lengkap, misalnya obat-obatan yang kurang lengkap sehingga masyarakat harus membeli obat-obatan sendiri. Anak-anak seharusnya berhak atas kehidupan yang layak, namun karena adanya kasus ini kehidupan anak-anak di pengungsian jauh dari kata layak, kehidupan orang tua mereka yang kehilangan pekerjaan juga mempengaruhi kehidupan anak-anak. Adanya pelanggaran atas hak-hak anak dalam kasus Lapindo memberikan kewajiban bagi Pemerintah, orang tua, keluarga, dan masyarakat untuk memberikan pemenuhan hak-hak anak, seperti yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH 38/08 Ayu t
Uncontrolled Keywords:	HUMAN RIGHTS
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1700-1973 Social legislation > K1960-1973 Public welfare. Public assistance
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM ANDITA RISKI AYULINDA, 030415876 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor R. HERLAMBANG PERDANA WIRATRAMA, S.H., M.A. UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Deby Felnia
Date Deposited:	13 Nov 2008 12:00
Last Modified:	18 Jun 2017 20:35
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11673
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item