DHEDY SAPUTRA, 030211372 U (2007) KEABSAHAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN JARAK JAUH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2008-saputradhe-8149-fh1430-k.pdf Download (336kB) | Preview |
|
|
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2008-saputradhe-7933-fh14308.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
Perkawinan menurut perundang-undangan yang berlaku adalah ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. berdasarkan ketuhanan yang maha esa (UU no. 1 tahun 1974 pasal 1). Perkawinan pada umumnya dilakukan disatu tempat seperti mesjid, rumah, atau gedung dimana suami istri dan walinya hadir dalam tempat tersebut namon seiring perkembangan jaman hal tersebut mulai banyak disimpangi karena terkendala faktor jarak akhimya ditempuhlah perkawinan jarak jauh dengan menggunakan peralatan modern seperti telekonference, MMS, telepon, surat elektronik, SMS, faksmili dan sebagainya. Hat ird menyebabkan pertanyaan hukum dimana permasalahannya adalah mengenai status perkawinan tersebut dan akibat hukumnya. Jika dilihat dari syarat sahnya suatu perkawinan menurut Undang – undang dan hukum Islam maka perkawinan melalui peralatan modern tersebut tidaklah masalah sepanjang syarat tersebut terpenuhi. Mengenai perceraian jarak jauh pada prinsipnya sama saja dengan perkawinan yang dilaksanakan jarak jauh, keduanya sama – sama dilakukan jarak jauh dan harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perbedaannya hanya terletak pada akibat hukumnya saja yaitu apabila dalam perkawinan akibat hukumnya adalah timbulnya hak dan kewajiban suami istri, sedangkan pada perceraian akibat hukumnya adalah penentuan hak asuh anak, dan pembagian harta gono — gini. Perceraian jarak jauh juga memanfaatkan peralatan modern seperti telekonference, MMS, telepon, Surat elektronik, SMS, faksmili dan sebagainya. Sah tidaknya perceraian jarak jauh ditentukan melalui apakah perceraian tersebut telah memenuhi ketentuan perundang¬-undangan mengenai perceraian yaitu undang — undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 FH 143/08 Sap k | ||||||
Uncontrolled Keywords: | MARRIAGE - LAW AND LEGISLATION | ||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7120-7197 Persons > K7155-7197 Domestic relations. Family law > K7157-7179 Marriage. Husband and wife K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence |
||||||
Divisions: | 03. Fakultas Hukum | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Tn Hatra Iswara | ||||||
Date Deposited: | 17 Nov 2008 12:00 | ||||||
Last Modified: | 15 Jul 2016 06:39 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11683 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |