NOVAN ARIANTO, 030416080 (2008) ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA TERTENTU DI BIDANG PERBANKAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-ariantonov-8307-fh2690-k.pdf Download (335kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2009-ariantonov-8443-fh26908.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Bentuk-bentuk tindak Pidana di bidang Perbankan senantiasa berkembang selaras dengan perkembangan zaman dan teknologi. Kejahatan di bidang perbankan memiliki karakteristik yang non-konvensional dengan kejahatan pada umumnya, sehingga memerlukan penanganan yang bersifat khusus. Meningkatnya angka kejahatan di bidang perbankan beberapa tahun terakhir dan berlarut-larutnya penyelesaian tindak pidana di bidang perbankan, menunjukkan bahwa penegakan hukum melalui fungsionalisasi hukum pidana belum berjalan optimal. Faktor perundang-undangan, profesionalisme aparat penegak hukum, minimnya sarana dan prasarana serta faktor budaya hukum masyarakat merupakan hal yang perlu di perhatikan dalam penegakan hukum pidana tindak pidana tertentu di bidang perbankan.. Keadilan formal melalui hukum acara yang panjang tentu akan berdampak banyak bagi reputasi dan kepercayaan yang merupakan modal utama kredibilitas perbankan nasional. Upaya penyelesaian tindak pidana tertentu di bidang perbankan sistem peradilan masih berorientasi pada menghukum pelaku (represif-preventif) dalam pidana di bidang perbankan, namun harus diarahkan untuk memulihkan kembali keseimbangan dan pengembalian kerugian negara dengan segera. Penyelesaian di luar pengadilan dalam suatu tindak pidana di bidang perbankan merupakan gagasan mekanisme alternatif disamping mekanisme formal hukum acara pidana konvensional (KUHAP). Mekanisme penyelesaian pidana di luar pengadilan juga harus dibedakan dengan mekanisme penyelesaian di luar pengadilan dalam konteks perdata. Penyelesaian di luar pengadilan dalam suatu tindak pidana tertentu di bidang perbankan, baik secara substansi dan mekanisme, dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan sebagai upaya untuk menghindari dampak yang lebih besar bagi kepentingan umum karena suatu kondisi tertentu serta untuk memulihkan (restorasi) kembali dampak dari tindak pidana. Penerapan asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung untuk menyampingkan suatu perkara pidana demi kepentingan umum merupakan instrumen utama dalam penyelesaian di luar pengadilan dalam tindak pidana tertentu di bidang perbankan yang harus dilakukan secara hati-hati. Dalam melaksanakan haknya, Jaksa Agung harus berkordinasi dengan badan-badan terkait dengan masalah tersebut, termasuk didalamnya adalah Menteri Keuangan. Model penyelesaian dilakukan dengan sederhana, murah, dan harus memberikan kepastian hukum bagi keberlanjutan perekonomian nasional.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH 269/08 Ari a
Uncontrolled Keywords:	BANKING LAW; BANK PROTECTION
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1024-1132 Commercial contracts > K1066-1089 Banking K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM NOVAN ARIANTO, 030416080 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum. UNSPECIFIED
Depositing User:	Tn Hatra Iswara
Date Deposited:	19 Jan 2009 12:00
Last Modified:	16 Jul 2016 14:52
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11690
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item