ESTHER ELIZABETH NIKIJULUW, 030416111 (2008) PERDAGANGAN PRODUK YANG DIHASILKAN OLEH BURUH ANAK DALAM SISTEM PERDAGANGAN INTERNASIONAL. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-nikijuluwe-8304-fh2700-k.pdf Download (399kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2009-nikijuluwe-8456-fh27008.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pasal XX GATT mengakui bahwa setiap negara berkepentingan dalam menjaga moral bangsanya, Pasal XX (a) GATT 1994 mengenai "necessary] to protect public moral" memuat perkecualian bahwa negara diperbolehkan melanggar ketentuan-ketentuan khusus GATT tanpa disebut telah melanggar ketentuan-ketentuan GATT, dengan tujuan untuk melindungi moral warga negara atau masyarakatnya. Konsep 'necessity' pada Pasal XX (a) GATT 1994 dapat menjadi dasar penerapan larangan impor pada produk yang dihasilkan oleh buruh anak, dengan tujuan menjaga moral warga negara dan masyarakat agar tidak mendukung pelanggaran HAM dengan menggunakan produk yang dihasilkan oleh buruh anak. Selain konsep necessity chapeau Pasal XX GATT 1994 yang merupakan eksperesi dan prinsip good faith, dimana prinsip tersebut juga merupakan prinsip umum dalam hukum intemasional, serta bertujuan untuk mengontrol dan menyeimbangkan pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh negara, juga menjadi salah satu dasar dalam menerapkan larangan impor terhadap produk yang dihasilkan oleh buruh anak. Ruang lingkup dan sifat umum dan 'public moral' dalam persoalan buruh merupakan perwujudan dan kepentingan masyarakat global yang terefleksi pada perjanjian HAM tentang buruh dan anak dimana ketentuan mengenai publics moral yang meliputi di dalamnya. Dari pespektif like product, barang yang dihasilkan oleh buruh anak tersebut bukantah like product karena dibuat secara bertentangan dengan ketentuan preambule GATT 1994 yang merupakan tujuan dan prinsip utama dari GATT dan W'TO. Salah satu faktor pembeda pada produk yang dihasilkan buruh anak adalah kualitas produk akibat penerapan PPM, walaupun pembedaan produk didasarkan pada faktor -fak-tor di luar karakteristik produk secara teknis masih sulit dan belum dimungkinkan oleh aturan-aturan perdagangan internasional. Mekanisme ini membantu negara pengekspor dana agar tidak lagi menggunakan buruh anak sebagai tenaga penghasil produksinya. Dalam sistem perdagangan internasional, selain dikenal hambatan perdagangan dalam bentuk tarif, juga dikenal hambatan-hambatan perdagangan lainnya, hambatan-hambatan tersebut diimplementasikan dalam kebijakan impor suatu negara baik berupa pembatasan jumlah maupun pembatasan total terhadap suatu produk. Selain pembatasan jumlah juga dikenal mekanisrne sertifikasi, testing, labelisasi dan standarisasi, yang merupakan salah satu mekanisme alternatif yang digunakan oleh beberapa negara untuk membatasi produk yang dihasilkan oleh buruh anak_ Selain mekanisme-mekanisme tersebut, perjanjian ¬perjanjian internasional dibidang HAM yang berkaitan dengan hak buruh dan anak juga dapat menjadi penghambat bagi perdagangan produk yang dihasilkan oleh buruh anak. Perjanjian internasional menekan negara anggotanya untuk tunduk pada ketentuan perjanjian untuk menjaga dan menjamin HAM dalam setiap kegiatan negaranya.

Actions (login required)

View Item