HERIBERTUS HARI SUMARNO, 030810068 (2012) PERLINDUNGAN TERSANGKA DALAM KONSEP HAK ASASI MANUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-VII/2010. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2012-sumarnoher-23356-fh-78-12-k.pdf Download (299kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2012-sumarnoher-19725-fh78-12.pdf Restricted to Registered users only Download (685kB) | Request a copy

Abstract

Negara modern yang demokratis membutuhkan suatu sarana agar kebutuhan setiap pribadi dalam Negara dapat terpenuhi. Sarana tersebut juga digunakan agar tidak terjadi saling tabrakan antara kepentingan pribadi. Sarana tersebut adalah Hukum. Di dalam Negara yang Demokratis, Konstitusi adalah dasar dari suatu Negara. Tujuan Konstitusi menurut Maurice Hauriou adalah untuk menjaga keseimbangan antara ketertiban (orde) kekuasaan (gezag) dan kebebasan (vrijheid). Kebebasaan individu warga Negara harus dijamin, tetapi kekuasaan Negara juga harus berdiri tegak, sehingga tercipta tertib bermasyarakat dan bernegara. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-VIII/2010 seolah telah membawa sebuah perubahan tentang pengertian saksi dalam Undang Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Putusan ini mempunyai dimensi permasalahan yang luas dan tidak sederhana seperti permasalahan yang ada pada KUHAP. Ada permasalahan mengenai Hak yang mendasar yaitu Hak untuk diperlakukan adil (Fair Trial). Hak Atas Peradilan Yang Adil secara umum adalah sebagai bagian dari HAM untuk siapapun yang tengah diadili untuk memperoleh perlakuan yang jujur dan adil sepanjang berlangsungnya proses peradilan

Actions (login required)

View Item