BERNARDINE FERDIYATIE, 030710086 (2012) KOORDINASI ANTAR PEMERINTAH DAERAH TERHADAP RUANG YANG BERBATASAN DI PROVINSI JAWA TIMUR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text (FULL TEXT)
10.pdf Restricted to Registered users only Download (710kB) | Request a copy |
||
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2013-parameswar-Abstrak.pdf Download (336kB) | Preview |
Abstract
Dalam tata pemerintahan di Indonesia ada 3 macam pelimpahan kewenangan yang ada pada tubuh pemerintahan. Pelimpahan kewenangan tersebut adalah atribusi, delegasi dan mandat, dimana ketiga macam pelimpahan kewenangan itu memiliki definisi yang berbeda. Sesuai dengan topik penulisan tersebut yang menjadi dasar wewenang Pemerintah Provinsi, khususnya Provinsi Jawa Timur, terhadap penyusunan penataan ruang yang berbatasan di wilayah provinsi adalah pelimpahan kewenangan atribusi. Hal ini karena Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan penuh yang diberikan oleh Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dimana Pemerintah Provinsi berwenang terhadap penataan ruang di wilayah yang berbatasan.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 FH.09/13 Fer k | ||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3400-3431 Administrative law K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K592-597 Regional divisions. Interregional comparative law |
||||||
Divisions: | 03. Fakultas Hukum | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Tn Fariddio Caesar | ||||||
Date Deposited: | 18 Feb 2013 12:00 | ||||||
Last Modified: | 30 Oct 2016 17:26 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11763 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |