ROSI NANI PUTRIDEWI, 030516326 (2009) PENGATURAN PENGAMANAN INFORMASI PADA TRANSAKSI ELECTRONIC-COMMERCE DALAM REGIM HUKUM DAGANG INTERNASIONAL DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2009-putridewir-10187-fh9509-k.pdf Download (14kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2009-putridewir-9708-fh9509.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan beberapa uraian di bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: a. Transaksi-transaksi E-Commerce yang memanfaatkan teknologi informasi menawarkan berbagai kelebihan dan kemudahan kepada para penggunanya. Namun di sisi lain juga melahirkan isu-isu hukum yang berkaitan dengan kepercayaan atas keamanan suatu komunikasi. Penerima pesan elektronik harus merasa yakin dan percaya terlebih dahulu pada pesan elektronik yang diterimanya sebelum dia bertindak lebih lanjut berdasarkan pesan elektronik yang diterimanya. Suatu pesan elektronik harus memenuhi persyaratan hukum authenticity, integrity, non-repudiation, writing and signature, dan confidentiality agar pesan elektronik tersebut memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah serta dapat dijadikan sebagai bukti di pengadilan. Untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, maka suatu informasi dapat diamankan atau dilindungi. Tindakan pengamanan ini dapat ditempuh dalam dua tingkat, yaitu pengamanan sistem dan pengamanan informasi itu sendiri. Pengamanan sistem dapat dilakukan dengan menggunakan password, bukti biometrik dan firewall. Sedangkan pengamanan informasi dapat dilakukan dengan menggunakan replies and acknowledgment, repeat-back acknowledgment, the use of process and trustworthy system, date/time stamp, enkripsi dan tanda tangan digital. b. Isu-isu hukum baru yang lahir akibat adanya transaksi E-Commerce menuntut respon yang cepat dari hukum agar dapat mengakomodasinya. Suatu pengaturan mutlak dibutuhkan agar para pihak yang melakukan transaksi E-Commerce mengetahui standar, aturan main, hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam menggunakan suatu metode pengamanan informasi. Berbagai upaya untuk membuat suatu pengaturan yang seragam di bidang ini terus dilakukan baik oleh organisasi internasional maupun oleh negara-negara. Dari pengaturan-pengaturan yang sudah ada, terdapat dua pendekatan yang berbeda yaitu pengaturan yang mengakomodasi penggunaan teknologi yang secara spesifik ditunjuk (seperti dalam Utah DSA dan Malaysia DSA) dan pengaturan yang mengakomodasi penggunaan teknologi netral (seperti dalam UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, UNCITRAL Model Law on Electronic Signature dan UU ITE). Selain itu teknologi yang paling sering diakomodasi dalam pengaturan baik di organisasi internasional maupun di negara-negara adalah teknologi tanda tangan digital karena teknologi ini yang paling memberikan jaminan keamanan pada sebuah informasi. Pengaturan yang ada dalam UU ITE tidak bersifat spesifik tapi hanya memberikan pengaturan secara sekilas saja (tidak menyeluruh). Namun demikian, UU ITE memerintahkan dibuatkannya aturan lebih lanjut mengenai beberapa hal seperti tanda tangan elektronik dan penyelenggara sertifikasi elektronik. Lahirnya UU ITE harus disambut secara positif mengingat Undang-Undang ini merupakan payung hukum satu-satunya yang ada di Indonesia terkait dengan transaksi elektronik khususnya pengamanan informasi.

Actions (login required)

View Item