RUTH DEWI PRASETYAWATI, 030516372 (2009) KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAI OBYEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN PTUN NOMOR 138/G.TUN/2002/PTUN.SBY). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2009-prasetyawa-10937-fh101-k.pdf Download (285kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2009-prasetyawa-10027-fh101-9.pdf Restricted to Registered users only Download (644kB) | Request a copy

Abstract

Surat perintah pembongkaran bangunan yang diterbitkan oleh pihak tergugat adalah KTUN karena telah memenuhi unsur-unsur KTUN yaitu Konkrit, individual dan final. KTUN yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Konkrit karena telah jelas obyek surat keputusan tersebut, yaitu pembongkaran bangunan yang terdapat di Jalan Dukuh Kupang tersebut. Individual, telah jelas individu-individu mana saja yang dituju (Sirat, Abdul Malik, Sodikin, Senimin, Seger, Suparman, Supriadi, Saman) para penggugat menggabungkan gugatan tersebut, karena obyek KTUN yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pamong Praja sama, yaitu memerintahkan dilakukan pembongkaran bangunan di jalan Dukuh Kupang XX/55. Final. Karena KTUN tersebut sudah tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut. Dasar mengajukan gugatan ke PTUN adalah Individu/seseorang atau badan hukum perdata yang menerima KTUN menganggap tindakan pemerintah menerbitkan surat perintah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam kajian ini pihak Penggugat menganggap bahwa pihak Tergugat telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 1992. Pihak Penggugat juga merasa bahwa pihak Tergugat melanggar asas kecermatan dan asas larangan penyalahgunaan wewenang. Sehingga pihak penggugat bisa mengajukan gugatan ke PTUN atas KTUN yang diterbitkan oleh pemerintah.

Actions (login required)

View Item