Danar Fauzy E., 030415867 (2008) PENURUNAN BENDA JAMINAN BERUPA HAK ATAS TANAH YANG BERAKIBAT HUTANG DEBITOR TIDAK TERBAYAR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2009-danarfauzy-10329-fh106-k.pdf Download (343kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2009-danarfauzy-9913-fh10609.pdf Restricted to Registered users only Download (591kB) | Request a copy

Abstract

a. Dalam hal perjanjian kredit umumnya selalu diikuti oleh perjanjian jaminan yang berkedudukan sebagai perjanjian ikutan yang mengikuti perjanjian pokoknya. Dalam dunia kredit perbankan, jaminan umumnya disebut dengan agunan. Agunan ini umumnya berupa tanah dan bangunan, meskipun tidak menutup kemungkinan agunan tersebut berbentuk barang atau benda yang lainnya tergantung dari kebijakan masing-masing bank pemberi kredit. Untuk menilai besar kecilnya suatu agunan, bank mempunyai standarisasi tersendiri dengan memperhitungkan berbagai macam faktor yang mempengaruhi agunan tersebut. selain itu dalam penilaian agunan, bank biasanya tidak hanya melihat dari satu sisi saja, ada berbagai macam hal yang harus dipertimbangkan. Dalam praktiknya nilai suatu agunan tidak selalu naik, bahkan ada juga agunan yang nilainya turun. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. Penurunan nilai tersebut berpengaruh dalam kedudukan bank selaku kreditor dan berpengaruh juga terhadap pelunasan hutang nasabah debitor kepada bank. b. Bank wajib mempertimbangkan berbagai macam kebijakan terkait dengan pemberian kredit. Oleh karena itu bank dalam melakukan perjanjian kredit biasanya menyiapkan langkah-langkah pengendalian kredit yang terdiri dari langkah preventif dan langkah represif. Langkah preventif adalah yang biasanya dilakukan bank adalah dengan menerapkan prinsip 5 C (character, capacity, capital, condition of economy, collateral). Selain itu bank juga melakukan penilaian terhadap agunan. Sedangkan untuk langkah represif bank, apabila ada klausula yang mengatur mengenai penggantian jaminan apabila terjadi penurunan nilai jaminan maka klausula tersebut mengikat kedua belah pihak, sedangkan apabila tidak ada klausula yang mengatur, dapat melihat apakah ada itikad baik untuk melunasi sisa hutangnya. Apabila ada maka bank dapat mengupayakan restrukturisasi kredit dengan melihat usaha dari nasabah debitor tersebut. Apabila tidak ada itikad baik dari nasabah debitor, maka bank dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan dasar wanprestasi.

Actions (login required)

View Item