CHANIA AYUNINGTYAS, 030516277 (2009) LARANGAN KARTEL HARGA SMS ANTAR OPERATOR SELULAR (Analisis Putusan KPPU Terhadap Perkara Nomor: 26/KPPU-L/2007 Tentang Dugaan Pelanggaran Terhadap Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2009-ayuningtya-10434-fh43_09-k.pdf Download (275kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2009-ayuningtya-9938-fh4309.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kartel harga, yang merupakan salah satu bentuk kartel, dipraktekkan dengan cara penetapan harga (price fixing). Pada pokoknya kartel merupakan perjanjian antar pelaku usaha yang mencantumkan klausula penetapan harga maka disebut kartel harga. Pengaturan kartel dalam Pasal 11 UU No. 5 Th. 1999 memiliki kelemahan yaitu tidak dijelaskan definisi kartel. Kelemahan lainnya terdapat pada unsur Pasal 11 UU No. 5 Th. 1999 itu sendiri, yaitu pada unsur keempat “tindakan yang mempengaruhi harga dilakukan dengan jalan mengatur produksi atau pemasaran dan atau jasa tertentu”, praktek kartel harga yang dilakukan oleh pelaku usaha cenderung akan bebas terhadap rumusan ini. Tindakan mempengaruhi harga tersebut yang dapat dilakukan dengan menetapkan harga tertentu, mensyaratkan adanya pengaturan produksi atau pemasaran dalam tindakan mempengaruhi harga tersebut. Maka praktek kartel harga yang dilakukan dengan menetapkan tarif SMS dalam perkara No: 26/KPPU-L/2007 yang menyatakan melanggar Pasal 5 UU No. 5 Th. 1999 sudah tepat. Pendekatan yang digunakan dalam Hukum Persaingan Usaha adalah pendekatan yuridis dan ekonomi. Ada dua pendekatan yuridis, yaitu Per se Illegal dan Rule of Reason. Per se illegal adalah suatu perbuatan yang secara inheren bersifat dilarang atau illegal. Rule of Reason adalah pendekatan yuridis yang digunakan oleh lembaga persaingan usaha atau pengadilan dimana dilakukan evaluasi terhadap tindakan pro persaingan dari praktek bisnis melawan akibat yang bersifat anti persaingan untuk memutuskan apakah tindakan tersebut dilarang atau tidak. Selain pendekatan yuridis, digunakan juga pendekatan ekonomi dalam Hukum Persaingan Usaha, yaitu Relevant market, market power, barrier to entry, strategi harga. Dalam pendekatan yuridis pengaturan kartel pada Pasal 11 UU No. 5 Th. 1999, terdapat dua pandangan yang berbeda. Dari pandangan ilmu hukum, pasal mengenai kartel ini menggunakan pendekatan rule of reason karena terdapat kalimat “....mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.” Namun dalam perspektif ilmu ekonomi, kartel ini diatur secara per se illegal. Dalam UU No. 5 Th. 1999 masih dimungkinkan praktek kartel yang tidak mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dari perspektif ilmu ekonomi, sifat dari kartel itu sendiri selalu untuk melindungi kepentingan organisasi kartel itu sendiri, sedangkan tujuan pembentukan UU No. 5 Th. 1999 adalah untuk melindungi kepentingan pelaku usaha. Berdasarkan hal – hal yang diuraikan diatas, penulis melihat bahwa memang pengaturan mengenai kartel harga dalam Pasal 11 UU No. 5 Th. 1999 sebaiknya diatur secara per se illegal.

Actions (login required)

View Item