LAIKE WARDANI SUKARYANTI, 030211457U (2009) TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN DI LAUT. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2009-laikewarda-10922-fh9109-k.pdf Download (292kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2009-sukaryanti-9961-fh9109.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pemerintah sebagai pelayan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dimilikinya secara mutlak harus bertanggung jawab penuh atas pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Pertanggungjawaban Negara ini dapat dilakukan dengan beberapa bentuk antara lain, pemerintah harus secara terus menerus melakukan kajian dan penelitian terhadap lingkungan hidup baik yang telah tercemar maupun yang belum tercemar dengan metoda AMDAL yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Pengelolan Lingkungan Hidup agar dapat dilakukan pengendalian terjadinya kerusakan yang lebih lanjut. Selain itu, pemerintah dengan segala potensi yang dimilikinya harus melakukan sebuah tindakan yang lebih serius dalam upaya rehabilitasi dan perbaikan lingkungan hidup. Tindakan yang lebih serius artinya bukan hanya sekedar membuat aturan-aturan hukum baru akan tetapi lebih pada perbaikan pelaksanaan dari aturan-aturan hukum yang telah dibuat. Selain itu, kerusakan keanekaragaman hayati laut bukanlah hanya disebabkan oleh suatu Negara itu sendiri, akan tetapi juga dapat disebabkan karena dampak penyebaran pencemaran yang terjadi dari suatu Negara tetangga. Oleh karena itu Negara harus dapat melakukan tindakan melalui kesinergian diantara semua aparatur pemerintah sebagai pelaksananya harus dapat menciptakan aturan-aturan hukum yang kuat, dengan cara selalu melakukan kajian dan penelitian atas peraturan yang sudah ada untuk meminimalkan adanya celah pada produk hukum tersebut yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab; pemerintah dalam melakukan eksploitasi kekayaan alam harus selalu berpegang teguh pada prinsip menjaga kelangsungan hidup kekayaan hayati untuk jangka panjang pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya, harus dapat meningkatkan integritas yang sinergis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan amanah dari konvensi dunia mengenai keanekaragaman hayati. Keberhasilan koordinasi ini tentunya akan memberikan kepercayaan kepada dunia terhadap komitmen kuat Negara dalam pelestarian keanekaragaman hayati. Tentunya sebagai akibatnya akan memerikan kontribusi yang baik bagi pembangunan ekonomi, sosial, budaya sehingga tercapai sesuai amanah dari Undang-undang Dasar 1945; negara sebagai subjek hukum melalui pemerintah dapat melakukan hubungan kerjasama dengan Negara-negara tetangga demi integritas yurisdiksinya atas sumber kekayaan alam yang dimilikinya dan hubungan kerjasama dalam hal mencegah dan mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan terutama laut sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 dan UNCLOS

Actions (login required)

View Item