Angga Hari Saputro, 030415934 (2009) KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA DAN CUKAI DALAM TINDAK PIDANA KEPABEANAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2009-saputroang-10816-fh69_09-k.pdf Download (275kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2009-saputroang-9987-fh6909.pdf Restricted to Registered users only Download (767kB) | Request a copy

Abstract

Kewenangan Bea Cukai dibagi menjadi dua yaitu kewenangan umum dan khusus. Wewenang umum yaitu wewenang administratif dan Kewenangan khusus dalam Penyidikan dan Penyitaan, Penahanan, Penangkapan sampai membuat BAP hingga melimpahkan ke JPU sesuai dengan UU Kepabeanan. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai, serta Keputusan MENKEU RI No 92/KMK.05/1997 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, KUHAP serta peraturan-peraturan. Koordinasi dengan Aparat Hukum dan Instansi lainnya untuk penegakan hukum dalam mewujudkan koordinasi intergeritas singkronisasi Penetapan sanksi administrasi oleh Bea Cukai di dalam UU Kepabeaan adalah merupakan kewenangan Bea Cukai sepenuhnya, pemberian sanksi administrasi dalam pelanggaran Kepabeanan, dapat mencegah upaya kerugian negara yang cukup besar. Sanksi pidana dapat juga diterapkan kepada bentuk Korporasi, badan usaha milik negara atau dengan nama apapun, dapat dipidana karena biasanya bersembunyi di belakang atas nama badan-badan tersebut.

Actions (login required)

View Item