NOVI MAULIANA, 030516339 (2008) IMPLEMENTASI PASAL 100 UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA MENGENAI PIDANA KURUNGAN PENGGANTI DENDA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2009-maulianano-10344-abstract-i.pdf Download (684kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2009-maulianano-10051-fh0909.pdf Restricted to Registered users only Download (574kB) | Request a copy

Abstract

1. Dalam KUHP mengenal adanya sistem penggantian pidana dengan memberlakukan sistem pidana kurungan pengganti denda. Pemberlakuan sistem penggantian pidana seperti ini ternyata juga diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, tepatnya pada pasal 100. Dengan kata lain, bagi terpidana yang tidak mampu ataupun tidak mau membayar denda maka terpidana harus menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang dijatuhkan terhadapnya. Pidana denda yang telah diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ketentuan pidana denda yang ada dalam KUHP. Namun, ketentuan yang saling berkaitan tersebut menjadi tidak seimbang, jika pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar oleh terpidana, maka sesuai dengan ketentuan dalam KUHP dimana pidana denda yang tidak dibayarkan, terpidana menjalani pidana kurungan yang relatif singkat yaitu maksimal 6 (enam) bulan kurungan atau selama-lamanya 8 (delapan) bulan bagi residivis 2. Mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, korporasi sebagai pembuat atau pelaku tidak dapat dilakukan sendiri oleh korporasi, tetapi selalu ada pelaku yang berupa orang alamiah dalam korporasi tersebut. Keberadaan korporasi itu tidak dapat dipisahkan dari orang-orang atau pengurus yang ada didalamnya. Perbuatan yang dilakukan korporasi merupakan perbuatan orang yang berada dalam korporasi tersebut. Oleh sebab itu, unsur-unsur kesalahan yang terdapat dalam pengurus merupakan kesalahan korporasi tersebut. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengurus atau direksi korporasi yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi dimungkinkan untuk dipertanggungjawabkan kepada korporasi. Terkait pasal 100 UU Narkotika mengenai pidana kurungan pengganti denda maka pasal 100 tersebut dapat pula dijatuhkan kepada sebuah korporasi yang mana pidana kurungan tersebut akan dijatuhkan kepada direksi atau orang yang mempunyai tanggungjawab terhadap korporasi tersebut.

Actions (login required)

View Item