BAGUS SUDRAJAT JIWANTORO, 030610075 (2010) ANALISA YURIDIS TERHADAP ASEAN INTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS (AICHR) DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HAM DI ASEAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-jiwantorob-17671-fh2551-k.pdf Download (304kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-jiwantorob-14830-fh25510.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Setiap negara menghadapi permasalahan HAM yang serupa, namun dengan sifatnya yang universal, tidak semua negara menyelesaikan permasalahan HAM dengan mekanisme yang sama. ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) sebagai badan HAM ASEAN yang di deklarasikan pada Oktober 2009 di Cha-Am Hua Hin Thailand. Mekanisme AICHR mendapat tanggapan yang berbeda dari masyarakat. Di satu sisi, masyarakat berharap dengan adanya AICHR mereka berharap akan ada pemajuan dan perlindungan terhadap HAM di ASEAN dan AICHR akan menjadi tempat bagi para korban untuk mendapatkan keadilan. Namun, sebagian besar para aktivis HAM menilai bahwa latar belakang pendirian AICHR tidaklah tepat. Dimana, pasal 14 Piagam ASEAN yang mensyaratkan dibentuknya badan peradilan HAM tidak dipahami secara tepat oleh pihak-pihak yang berwenang di ASEAN. Hal ini menjadi masalah, karena sistem mekanisme AICHR membawa dampak yang sistematis terhadap perlindungan HAM di ASEAN.

Actions (login required)

View Item