DIAN MAYA PARAMITHA, 030610235 (2010) PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-paramithad-17762-fh2631-k.pdf Download (303kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-paramithad-14877-fh26310.pdf Restricted to Registered users only Download (760kB) | Request a copy

Abstract

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum maka pemerintah menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik yang tersebar di berbagai sektor. Untuk menunjang kegiatan pelayanan publik itu maka diadakan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang merupakan suatu tindakan pemerintahan yang berupa tindakan hukum, baik tindakan yang didasarkan pada hukum publik maupun hukum privat. Ruang lingkup hukum publik meliputi hukum administrasi yang dimulai dari tahapan pengumuman pengadaan sampai dengan penetapan pemenang penyedia barang/jasa dan hukum pidana yang melingkupi keseluruhan tahapan pengadaan dari awal sampai dengan akhir kegiatan. Sedangkan ruang hukum privat adalah hukum perdata yang dimulai pada tahapan penandatangan kontrak antara pemerintah dengan penyedia barang/jasa sampai dengan berakhirnya kontrak pengadaan. Mengingat banyaknya ruang lingkup hukum yang mengaturnya serta sangat kompleksnya tahapan-tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut maka rawan akan timbulnya sengketa antara para pihak yang terlibat di dalamnya terutama antara pemerintah (c.q. Pejabat/Panitia pengadaan) dengan para peserta pengadaan. Sengketa administrasi pengadaan barang/jasa pemerintah dititikberatkan atas dikeluarkannya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa penetapan calon pemenang penyedia barang/jasa pemerintah oleh Pejabat/Panitia pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam hal ini sesuai ketentuan pasal 27 ayat (1) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa para peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan atas dikeluarkannya KTUN tersebut dapat menempuh beberapa prosedur untuk menyelesaikan sengketa administrasi tersebut. Penyelesaian sengketa administrasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah menurut ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dapat ditempuh melalui 2 (dua) jalur yaitu upaya administratif berupa sanggahan dan sanggahan banding, serta upaya peradilan dengan mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH 263 / 10 Par p
Uncontrolled Keywords:	PROCUREMENT OF GOODS SERVICE; DISPUTE SETTLEMENT
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3400-3431 Administrative law
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM DIAN MAYA PARAMITHA, 030610235 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor EMANUEL SUJATMOKO, , S.H., M.S. UNSPECIFIED
Depositing User:	Tn Hatra Iswara
Date Deposited:	06 Apr 2011 12:00
Last Modified:	04 Sep 2016 15:23
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11875
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item