MUCHAMAD HANAFI, 030610228 (2010) IMPLEMENTASI PAJAK HIBURAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP IKLIM USAHA HIBURAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-hanafimuch-18048-fh2991-k.pdf Download (303kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-hanafimuch-15038-fh29910.pdf Restricted to Registered users only Download (713kB) | Request a copy

Abstract

keadaan ekonomi yang tidak kunjung menunjukkan ke arah perbaikan serta kecilnya kenaikan anggaran dalam APBN ( Anggaran Pendapatan Belanja Negara ) 2010 dibandingkan dengan anggaran sebelumnya mengisyaratkan pemerintah mulai kesulitan mencari sumber pembiayaan. Menaikkan pajak adalah salah satu alternatif yang bijak sebagai upaya untuk menaikkan penerimaan APBN. Salah satu pajak yang digenjot untuk menaikkan penerimaan APBN ini adalah Pajak Hiburan. Pajak hiburan dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinaikan hingga maksimal 75 % (tujuh puluh lima persen) akan banyak menimbulkan banyak masalah, sebab dengan penambahan tarif pajak hiburan ini bisa berdampak negatif bagi perekonomian daerah apabila tidak ada pengawasan yang efektif dan efisien, baik dalam kecepatan maupun sosialisasi pada daerah terutama dari pemerintah pusat. Implementasi undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan menjadi beban baru bagi pengusaha, walaupun disatu sisi juga meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Kenaikan PAD ini diharapkan dapat membangun perekonomian seperti pembangunan infrastruktur guna menciptakan iklim investasi yang baik, serta harus diikuti sistem pajak yang baik serta profesionalisme dan akuntabilitas petugas pajak harus menjadi prasyarat utama bagi sistem perpajakan nasional.

Actions (login required)

View Item