ACHMAD YANUAR ROZALI, 030516356 (2010) DISKRIMINASI DAN PERSEKONGKOLAN DALAM LELANG PENGADAAN ALAT KESEHATAN, KEDOKTERAN, DAN KB DI BP RSUD Dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL (Analisa Putusan No. 1/KPPU/2008). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-rozaliachm-17331-fh222-1-k.pdf Download (404kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-rozaliachm-14491-fh222-1-e.pdf Restricted to Registered users only Download (896kB) | Request a copy

Abstract

”Diskriminasi dan Persekongkolan dalam Lelang Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB di BP RSUD Dr. Soeselo Kabupaten Tegal (Analisa Putusan No. 1/KPPU/2008)” Penulisan Skripsi bertujuan untuk mengetahui adanya diskriminasi dan persekongkolan di BP RSUD Dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Permasalahan yang terjadi antara CV. Guna Alkes, PT. Inti Medika Sejahtera, dengan PT. Agung Mulya telah terbukti melakukan persekongkolan. Persekongkolan ini merupakan persekongkolan yang telah dilarang menurut pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Berdasarkan fakta yang ada, persekongkolan yang dilakukan adalah untuk memenangkan tender Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2007 di RSUD Dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Selain itu PT. Setio Harto telah terbukti secara sah melakukan diskriminasi yang telah dilarang menurut pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh CV. Guna Alkes, PT. Inti Medika Sejahtera, PT. Agung Mulya dan PT. Setio Harto merupakan persaingan usaha yang tidak sehat karena tindakan yang bertujuan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender telah mengurangi atau menghilangkan persaingan dengan menghalangi pihak lain untuk bersaing dan memenangkan tender secara adil. Penanganan KPPU terhadap dugaan adanya praktek Persekongkolan Tender yang dilakukan oleh CV. Guna Alkes, PT. Inti Medika Sejahtera, PT. Agung Mulya dan PT. Setio Harto dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata cara Penanganan Perkara di KPPU. Setelah KPPU melakukan prosedur pemeriksaan sesuai perturan Perundang-undangan Majelis KPPU memutuskan menyatakan PT. Setio Harto terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. CV. Guna Alkes, PT. Inti Medika Sejahtera dengan PT. Agung Mulya terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Actions (login required)

View Item