ANAK AGUNG MADE SURYA ADITYA, 030610220 (2010) PENGUATAN STRUKTUR KELEMBAGAAN ASEAN MELALUI PIAGAM ASEAN DAN AKIBAT HUKUM RATIFIKASINYA BAGI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-adityaanak-17367-fh218-1-k.pdf Download (398kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-adityaanak-14549-fh218-1-e.pdf Restricted to Registered users only Download (928kB) | Request a copy

Abstract

Himpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara atau yang lebih dikenal dengan Association of southeast Asian Nations (ASEAN) didirikan pada tanggal 8 agustus 1967. Melalui Deklarasi ASEAN, sampai saat ini ASEAN terdiri dari 10 negara anggota, yakni: Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja. ASEAN yang selama 40 tahun pendiriannya, berdiri tanpa kerangka hukum formal, Menyadari bahwa ASEAN membutuhkan standar hukum yang kuat maka para pemimpin negara-negara ASEAN sepakat untuk mencanangkan ASEAN charter / Piagam ASEAN. Melalui Piagam ini ASEAN yang dulunya dipandang sebagai organisasi yang bersifat longgar, bertransformasi menjadi organisasi yang berdasar atas aturan (rule based), serta memiliki struktur organisasi yang efektif dan efisien. Diratifikasinya Piagam ASEAN oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 38 Tahun 2008 akan menimbulkan akibat hukum bagi hukum nasional Indonesia, berupa pengakuan dari pemerintah Indonesia kepada ASEAN sebagai sebuah organisasi internasional yang mempunyai kapasitas hukum dalam kaidah hukum nasional Republik Indonesia. Indonesia sebagai tuan rumah dari ASEAN belum mempunyai landasan hukum yang memadai untuk mengatur kedudukan organisasi internasional dalam hukum nasional, dan hubungan hukum antara pemerintah Republik Indonesia dan organisasi internasional yang bersangkutan.

Actions (login required)

View Item