RISKY DIAH OKTAVIANTI, 030610232 (2010) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-oktavianti-17386-fh214-1-k.pdf Download (443kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-sariindahp-14562-fh215-1-e.pdf Restricted to Registered users only Download (723kB) | Request a copy

Abstract

Beralihnya rezim Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari yang mulanya merupakan rezim otonomi daerah telah bergeser menjadi rezim pemilihan umum. Penegasan Pemilihan Umu Kepala Daerah tersebut tercantum dalam Undang-Undnag Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Hal ini berakibat sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah diselesaikan oleh lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum yaitu Mahkamah Konstitusi. Hal ini diperkuat dengan pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengalihkan kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2008 Mahkamah Konstitusi telah dapat menjalankan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang dijatuhkan atas permohonan keberatan keputusan Komisi Pemilihan Umum yang menetapkan terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Namun dalam beberapa keputusannya mahkamah telah menjatuhkan putusan yang tidak hanya mengenai sengketa hasil namun memasuki ranah pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana yang sebenarnya sudah ada lembaga tersendiri yang menyelesaikannya. Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah untuk menegakan keadilan substantif dan memberi manfaat untuk penegakan demokrasi dan konstitusi. Skripsi ini menganalisis bagaimana penerapan keadilan prosedural dan keadilan substantif dapat dijalankan secara seimbang oleh Mahkamah Konstitusi.

Actions (login required)

View Item