RM. ARMAYA MANGKUNEGARA, 030710190 (2010) PEMIDANAAN KORPORASI PELAKU TINDAK PIDANA KEHUTANAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-mangkunega-17395-fh211-1-k.pdf Download (371kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-mangkunega-14572-fh211-1-e.pdf Restricted to Registered users only Download (874kB) | Request a copy

Abstract

UU Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Tahun 2004 (UU Kehutanan) mengatur korporasi sebagai subyek hukum. Pengaturan korporasi sebagai subyek hukum dalam UU Kehutanan tidak secara eksplisit dinyatakan pada ketentuan umum. Bahkan terminologi yang digunakan dalam UU Kehutanan hanya disebut badan hukum dan bukan korporasi yang lazim digunakan dalam konsep hukum pidana. Sedangkan UU Kehutanan itu sendiri selain mengatur hal-hal administratif juga mengatur sanksi pidana. Oleh karena itu, UU Kehutanan juga berdimensi pidana. Kaitannya dengan itu, pelaku baik orang perorang (natuurlijk persoon) maupun korporasi (recht persoon) sangat mungkin bertindak sebagai pelaku tindak pidana, dalam hal ini adalah tindak pidana kehutanan. Berangkat dari konsep awal ini kemudian muncul persoalan mengenai pemidanaan korporasi sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana kehutanan. Yakni melakukan perbuatan yang melawan hukum dan diancam sanksi pidana dalam UU Kehutanan. Dalam tataran empiris, pelaku tindak pidana kehutanan yang berasal dari korporasi lebih berskala besar jika dibandingkan dengan pelaku yang hanya orang per orang. Namun praktek dalam persidangan, sangat sulit ditemukan putusan pengadilan yang memberikan sanksi berupa pertanggungjawaban bagi korporasi. Yang ada dan lazim dalam praktek hanya pelaku yang orang perorang saja. Walaupun pelaku adalah pengurus dari korporasi. Jadi walaupun pengurusnya dipidana, maka tidak memberikan pengaruh bagi korporasinya. UU Kehutanan mengelompokkan tindak pidana kehutanan yang termasuk kategori kejahatan maupun pelanggaran. Berdasarkan subyek hukumnya, maka dalam UU Kehutanan diakomodir tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh orang perorang maupun korporasi (dalam UU Kehutanan disebut dengan badan hukum). Ketentuan pidana dalam UU Kehutanan terdapat pada pasal 78 dan 79. Secara rinci, pasal-pasal tersebut berkaitan dengan rumusan materiil tindak pidana kehutanan yang diatur dalam pasal 38 dan pasal 50. Adapun mekanisme pertanggungjawaban bagi korporasi dalam UU Kehutanan diatur pada pasal 78 ayat (13) yakni apabila pelaku tindak pidana yang diatur dalam Pasal 50 UU Kehutanan adalah korporasi, maka sanksi hanya dijatuhkan bagi pengurusnya dan diperberat 1/3 dari ancaman yang ada. Persoalan yang kemudian muncul lagi adalah bagaimana dengan korporasi yang melanggar ketentuan pasal 38, padahal Pasal 38 UU Kehutanan juga merupakan rumusan delik secara materiil dan bahkan mengatur mengenai pertambangan yang notabenenya adalah sering dilakukan oleh korporasi juga. Dengan demikian nampak adanya inkonsistensi pengaturan korporasi sebagai subyek hukum dalam UU Kehutanan ini. Satu sisi UU Kehutanan mengakomodir korporasi sebagai pelaku atau subyek hukum, di sisi yang lain tidak semua korporasi sebagai pelaku tindak pidana kehutanan bisa dipidana. Bahkan pengaturan tegas sanksi bagi korporasi juga tidak tampak dalam UU Kehutanan. Oleh karena itu perlu kajian konprehensif mengenai pemidanaan korporasi pelaku tindak pidana kehutanan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH 211/10 Man p
Uncontrolled Keywords:	CORPORATE CRIME; FORESTRY CRIME
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K201-487 Jurisprudence. Philosophy and theory of law > K321-474 Schools of legal theory > K400-474 Natural law
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM RM. ARMAYA MANGKUNEGARA, 030710190 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Bambang Suheryadi, , S.H., M.H UNSPECIFIED
Depositing User:	Tn Hatra Iswara
Date Deposited:	30 Mar 2011 12:00
Last Modified:	13 Jul 2016 05:34
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12055
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item