SYLVIA MAYASARI, 030610300 (2010) PERLINDUNGAN BAGI BURUH PEREMPUAN ATAS LARANGAN KAWIN SELAMA WAKTU BERLAKUNYA PERJANJIAN KERJA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-mayasarisy-17423-fh204-1-k.pdf Download (453kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-mayasarisy-14604-fh204-1-e.pdf Restricted to Registered users only Download (686kB) | Request a copy

Abstract

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Perlindungan Bagi Buruh Perempuan Atas Larangan Kawin Dalam Waktu Berlakunya Perjanjian Kerja. Hal ini dilatarbelakangi semakin seringnya ditemukan perjanjian kerja utamanya dalam dunia perbankan yang melarang pekerja/buruhnya untuk kawin dalam kurun waktu tertentu. Ironisnya yang bersangkutan, yang pada umumya adalah perempuan menerima syarat tersebut. Padahal adanya larangan kawin apalagi sampai dicantumkan tertulis dalam perjanjian kerja adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian ini adalah empiris normatif. Dalam upaya mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja perempuan atas larangan kawin tersebut maka metode pendekatannya adalah statute approach, yaitu pendekatan undang-undang, seluruh bahan hukum yang terkait dengan permasalahan ini dianalisis dan diidentifikasi secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa perlindungan hukum bagi pekerja perempuan atas larangan kawin diwujudkan oleh pemerintah dalam pasal 28B UUD 1945, pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaaan Nomer 13 Tahun 2003, pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomer 39 Tahun 1999, pasal 16 ayat (1) huruf a konvensi Pengahapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang diratifikasi oleh indonesia melalui Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1984. Sehingga jika kemudian ditemukan pernjanjian kerja yang melarang pekerja/buruh menikah selama bekerja pada perusahaan dan dalam kurun waktu yang dijanjikan tersebut maka perjanjian itu adalah tidak sah dan batal demi hukum, namun tetap diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negri setempat agar hakim yang memutuskan perjanjian tertsebut batal demi hukum. sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-Undang tantang Ketenagakerjaan Nomer 13 Tahun 2003, karena kausanya tidak halal. Menyingkapi hal tersebut, Maka perjanjian baku yang ada pada saat ini perlu diubah dalam suatu bentuk draft perjanjian baku yang baru yang tidak bertentangan dengan syarat yang sah perjanjian kerja yang diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Agar hubungan kerja yang sudah terjalin melalui surat perjanjian kerja yang batal demi hukum tetap terjalin, maka perlu dibuat Surat Perjanjian kerja yang baru yang substansinya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan per undang-undangan yang berlaku.

Actions (login required)

View Item