YUDHO DWI ANGGORO, 030710120 (2011) PENYITAAN DAN PERAMPASAN HARTA HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-anggoroyud-17542-fh198-1-k.pdf Download (274kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-anggoroyud-14701-fh198-1-e.pdf Restricted to Registered users only Download (691kB) | Request a copy

Abstract

Peredaran narkotika secara ilegal sangat merajalela, sehingga para penegak hukum mempunyai suatu langkah guna memberantas tindak pidana tersebut, yaitu dengan melakukan penyitaan dan perampasan sesuai peraturan perUndangundangan yang berlaku. Benda yang dapat disita dapat dilihat dalam KUHAP pada Pasal 39 yang meliputi benda/tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya, yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, yang dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. Kemudian dalam UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 97, yaitu, harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan tersangka atau terdakwa. Untuk pengaturan perampasan dalam UU. No. 35 Tahun 2009 diatur pada Pasal 101 dan Pasal 102.Pengaturan penyitaan dan perampasan harta hasil tindak pidana narkotika terdapat dalam KUHAP yaitu Pasal 38 sampai Pasal 46, Pasal 128 sampai Pasal 130 yang mengatur tentang prosedur penyitaan, Pasal 194 yang mengatur perampasan. Kemudian dalam UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pada Pasal 86 sampai Pasal 102 termasuk didalamnya tentang penyisihan sebagian barang bukti guna kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemusnahan barang bukti yang lain. Sedangkan rumusan pasal – pasal dalam UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 digunakan untuk memberantas Tindak Pidana Narkotika apabila pelaku mengirim, menitipkan, mengalihkan, dll. uang hasil kejahatan pada rekening orang lain dengan tujuan untuk menghilangkan bukti kejahatan. Masalah-masalah yang mungkin timbul dalam proses penyitaan dan perampasan harta/benda yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, misalnya, benda tersebut berada diluar negeri, berada dinegara lain yang tidak mempunyai perjanjian dengan Indonesia, dll. dapat diatasi dengan menggunakan Undang-undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dan tentunya hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Negara tersebut. Dalam pemberantasan tindak pidana narkotika, perlu adanya pengaturan yang lebih jelas tentang batasan-batasan benda hasil tindak pidana yang dapat dikenai penyitaan dan perampasan oleh aparat penegak hukum. Disamping itu juga diikuti oleh keberanian aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugas atas dasar hati nurani yang bersih dan ditunjang dengan sarana prasarana yang cukup memadai. Pemerintah Indonesia perlu lebih banyak bekerjasama dengan Negara-negara asing dalam hal bantuan timbal balik dalam masalah pidana karena para pelaku tindak pidana narkotika semakin berkembang dan canggih serta tindak pidana ini sudah berdimensi internasional.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH 198/10 Ang p
Uncontrolled Keywords:	NARCOTICS PROPERTY OF THE CRIME
Subjects:	B Philosophy. Psychology. Religion > BF Psychology > BF207-209 Psychotropic Drugs K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM YUDHO DWI ANGGORO, 030710120 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Astutik, SH., MH. UNSPECIFIED
Depositing User:	Tn Hatra Iswara
Date Deposited:	31 Mar 2011 12:00
Last Modified:	13 Jul 2016 07:37
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12067
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item