FANDI KURNIAWAN, 030516294 (2009) JUAL BELI TANAH HAK MILIK HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN SUAMI ATAU ISTRI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (Abstrak) gdlhub-gdl-s1-2011-kurniawanf-15658-fh.4910-t Abstrak.pdf Download (330kB) | Preview
	Text (Fulltext) gdlhub-gdl-s1-2011-kurniawanf-15658-fh.4910-t Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (541kB) | Request a copy

Abstract

Dalam proses jual beli tanah dibutuhkan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah. akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah. Dengan demikian bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat akta jual beli tanah selain diperlukan penguasaan materi hukum yang baik juga adanya kewajiban bagi PPAT untuk secara jeli dan cermat meneliti subyek maupun obyek jual beli tersebut agar nantinya tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari. Pembeli hendaknya lebih cermat dan berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli tanah walaupun sudah dilakukan pencoretan nama pemegang hak lama (penjual) di dalam buku tanah dan nama pemegang hak yang baru (pembeli) dituliskan pada halaman dan kolom yang ada dalam buku tanahnya dengan dibubuhi dibubuhi tanggal pencatatan, dan kemudian ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk dan cap dinas Kantor Pertanahan dan akhirnya sertipikat tersebut yang dialihkan (diperjualbelikan) diserahkan kepada pemegang hak baru (pembeli). Namun yang bersangkutan tidak benar-benar bebas dari gangguan atau gugatan dari pihak lain untuk menyangkal kebenaran sertipikat. Berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 sertipikat mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak setelah berumur 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkannya sertipikat tersebut.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	FH.49/10 Kur j
Uncontrolled Keywords:	lang tenure-law ang legislation
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1468-1550 Social laws and legislation. Welfare. Charities
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM FANDI KURNIAWAN, 030516294 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Urip Santoso, SH., MH UNSPECIFIED
Depositing User:	hari
Date Deposited:	23 May 2011 12:00
Last Modified:	16 Aug 2016 06:41
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12380
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item