NATHANIA ARLINESARI, 030810381 (2012) MUTUAL LEGAL ASSISTANCE SEBAGAI UPAYA HUKUM PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI LUAR NEGERI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2012-arlinesari-23229-abstract.pdf Download (302kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2012-arlinesari-19585-fh2912-m.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang serius dan berbahaya karena mengancam stabilitas ekonomi suatu negara dan keamanan global. Aset hasil tindak pidana korupsi sering kali dilarikan ke luar negeri dengan cara menempatkannya pada bank-bank luar negeri maupun dalam bentuk investasi lain. Pelaku tindak pidana korupsi juga sering kali melarikan diri ke luar negeri dengan tujuan menghindari jeratan hukum di negara aalnya. Keadaan yang memprihatinkan ini mendorong masyarakat internasional melalui perwakilan negara-negara untuk membentuk suatu kerangka kerjasama internasional dalam pengembalian asset hasil tindak pidana dan penangkapan pelaku tindak pidana korupsi melalui kerangka United Nations Convention Against Corruption 2003. Mekanisme pengembalian aset disini dilakukan dengan model Mutual Legal Assistance. Namun dalam perkembangannya negara-negara, terutama Indonesia pada khususnya, banyak mengalami hambatan dalam menjalankan Mutual Legal Assistance dikarenakan perbedaan sistem hokum antar negara, pemenuhan prinsip dual criminality, pengakuan putusan perampasan negara asing, dan political will suatu negara. Kata

Actions (login required)

View Item