EDWIN ADRIAN LATEIF, 030911221 (2013) PUBLIC POLICY SEBAGAI ALASAN PENOLAKAN PELAKSANAAN DAN PENGAKUAN SUATU PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-edwinadria-31407-6.abstr-i.pdf Download (169kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) FH. 78-14 Lat p.pdf Restricted to Registered users only Download (867kB) | Request a copy

Abstract

Konvensi New York 1958 memberikan kesempatan bagi negara yang bersengketa dalam arbitrase untuk melakukan penolakan atas pelaksanaan suatu putusan arbitrase internasional. Hal tersebut dipandang dapat menjadi penyaringan agar proses arbitrase tetap dapat dijalankan tanpa menimbulkan keguncangan integritas hukum di tiap negara anggota yang bersengketa. Namun selain itu ada juga anggapan bahwa hal ini merupakan kelemahan dari proses arbitrase itu sendiri di mana tiap negara memiliki potensi melumpuhkan proses arbitrase yang pada esensinya diharapkan dapat menjadi penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan murah. Public Policy adalah salah satu alasan yang kerap menjadi isu perdebatan dikarenakan konsepnya yang dipandang abstrak dalam penggunaannya. Dalam hal ini, Indonesia juga sebagai salah satu negara yang pernah menggunakan alasan tersebut dalam tujuannya melakukan penolakan atas suatu putusan arbitrase internasional. Dengan dilakukannya pengkajian mendalam atas penggunaan alasan Public Policy untuk menolak putusan arbitrase internasional, diharapkan akan dapat dipahami setidaknya bagaimana konsep yang disuguhkan oleh Konvensi New York ini tidak disalahgunakan ataupun terjadi kekeliruan dalam penggunaanya sehingga Indonesia sebagai anggota dari Konvensi New York akan mendapatkan reputasi yang baik di mata internasional dan para pebisnis internasional.

Actions (login required)

View Item