DIMAS HUTOMO, 031011205 (2014) URGENSI INFORMED CONSENT TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA DALAM KELALAIAN MEDIS. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-hutomodima-31674-7.abstr-k.pdf Download (119kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) FH. 85-14 Hut u.pdf Restricted to Registered users only Download (626kB) | Request a copy

Abstract

Peran tenaga kesehatan ialah terkait efisiensi, mengingat pelayanan kesehatan harus diselenggarakan diseluruh lapisan indonesia (dari sabang sampai merauke) tanpa ada diskriminasi. Dalam menjalankan pelayanan kesehatan, tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan harus berdasar (dibatasi). Selain itu, tenaga kesehatan yang memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan adalah dokter. Oleh karena itu sebelum melakukan tindakan kedokteran yang merupakan bagian dari pelayanan kesehatan, masyarakat/ pasien harus memberikan persetujuan tindakan kedokteran kepada dokter, dan dokter pun tidak boleh melakukan tindakan kedokteran sebelum ada persetujuan. Persetujuan itu disebut informed consent (persetujuan tindakan kedokteran), dan masing-masing akibat dari persetujuan itu (disetujui pasien atau tidak disetujui pasien) memiliki konsekuensi secara hukum. Konsekuensi yang dimaksud ialah mengenai pembebanan tanggung jawab. Konsekuensi yuridis mengenai informed consent sangat diperlukan terkait suatu kelalaian medis dalam ranah hukum pidana, yaitu berhubungan dengan tanggung jawab pidana. Karena untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang, suatu kesalahan harus dibuktikan terlebih dahulu. Dari latar belakang diatas maka dapat diperoleh suatu rumusan masalah antaralain : apa fungsi informed consent dalam tindakan kedokteran dan pihak yang bertanggung jawab terkait kelalaian medis. Tipe penelitian yang dipakai adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa perundang – undangan dan literatur hukum. Perundang – undangan tersebut antara lain : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1960 tentang Lafal Sumpah Dokter; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/ MENKES/ PER/ 111/ 2008 tentang Rekam Medis; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/ MENKES/ PER/ 111/ 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

Actions (login required)

View Item