SAFITRI NURSHAFIRA RAHMAPUTRI, 031111076 (2014) PELEPASAN TANAH HAK PENGELOLAAN OLEH PEMERINTAH KOTA SURABAYA UNTUK KEPENTINGAN PIHAK KETIGA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2015-rahmaputri-35757-6.abstr-k.pdf Download (124kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) FH. 18-15 Rah p.pdf Restricted to Registered users only Download (466kB) | Request a copy

Abstract

Tanah yang merupakan bagian sangat penting dalam kehidupan manusia, sebagaimana masyarakat di Kota Surabaya. Akan tetapi sebagian besar tanah di Kota Surabaya bukan merupakan hak atas tanah milik masyarakat Surabaya sendiri melainkan masih dibawah penguasaan Pemerintah Kota Surabaya dan para warga dapat memakai tanah tersebut dengan suatu Izin yang disebut Izin Pemakaian Tanah (IPT) atau di Kota Surabaya lebih dikenal dengan istilah “Surat Hijau”. Para pemegang Surat Hijau dapat mempergunakan tanah tersebut dengan membayar retribusi serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya, sehingga dinilai memberatkan pemegang Surat Hijau. Oleh karena hal tersebut maka Pemerintah Kota Surabaya bermaksud untuk melepaskan tanah tersebut dengan membuat Rancangan Peraturan Daerah Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya.

Actions (login required)

View Item