ERIZA IZZATI RAHAYU, 031111094 (2014) MAKNA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI KEGIATAN USAHA PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF UNDANGUNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2015-rahayueriz-35764-7.abstr-k.pdf Download (616kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) FH. 23-15 Rah m.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Konsep tanggung jawab sosial (social responsibility) perusahaan pertama kali dikemukakan oleh Howard R. Bowen pada tahun 1953 dan setelah itu secara terus-menerus mengalami pengayaan konsep sampai saat ini. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pelaksanaannya, salah satunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP TJSL). Perbankan Syariah memiliki dwifungsi masyarakat, yakni fungsi intermediasi keuangan dan fungsi sosial. Kegiatan usaha Perbankan Syariah sesuai Pasal 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah) berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Dengan bentuk badan hukum PT, Perbankan Syariah harus tunduk pada UU Perseroan Terbatas, termasuk ketentuan CSR, dan juga tunduk pada UU Perbankan Syariah, termasuk ketentuan mengenai fungsi sosial. Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang dibahas adalah Corporate Social Responsibility dalam kegiatan usaha Perbankan Syariah berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan perbandingan antara makna Corporate Social Responsibility pada UU Perseroan Terbatas dengan makna fungsi sosial pada UU Perbankan Syariah. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Analisis rumusan masalah yang pertama adalah makna kegiatan CSR yang dilakukan oleh kegiatan usaha Perbankan Syariah tidaklah sama dengan makna CSR yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas dan PP TJSL. Terdapat perbedaan signifikan keduanya, yakni dana yang digunakan untuk CSR, adanya keterlibatan pihak lain dalam proses penghimpunan dana kegiatan CSR, penyaluran dana kegiatan CSR tidak dilakukan oleh Perbankan Syariah, digunakannya Prinsip Syariah dalam proses CSR oleh Perbankan Syariah, serta ketentuan mengenai sanksi apabila tidak melakukan kegiatan CSR. makna fungsi sosial dalam UU Perbankan Syariah dari perspektif UU Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksananya bukanlah CSR atau TJSL yang diatur dalam Pasal 74 UU Perseroan Terbatas jo. Pasal 3 PP TJSL. CSR dengan fungsi sosial walaupun memiliki persamaan yakni pada sasaran kegiatan dan fokus kegiatan, namun juga memiliki perbedaan yang cukup signifikan yakni sumber dana yang digunakan, adanya keterlibatan pihak lain dalam proses penghimpunan dana kegiatan, penyaluran dana kegiatan melalui pihak lain, tujuan dari kegiatan, pertanggungjawaban pada kegiatan, sanksi apabila lalai melalukan kegiatan, serta digunakannya Prinsip Syariah dalam setiap proses kegiatan oleh Perbankan Syariah.

Actions (login required)

View Item