ALIFAH SARAH YUNITA, 030810079 (2013) PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO SEBAGAI KEPENTINGAN UMUM. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2015-yunitaalif-35813-5.abstr-k.pdf Download (132kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) FH. 20-15 Yun p.pdf Restricted to Registered users only Download (511kB) | Request a copy

Abstract

Tanah sebagai salah satu sumber daya alam pokok untuk kehidupan manusia. Mulai dari menjalani kehidupan sampai mengakhiri kehidupan manusia akan terus berhubungan dengan tanah. Maka secara keseluruhan tanah sangat erat kaitan nya dengan kehidupan masyarakat di dunia. Sebagai sumber daya alam yang krusial, pemanfaatan tanah harus benar-benar selalu dikritisi. Salah satu fungsi tanah adalah sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan hidup bangsa, salah satu nya adalah untuk kepentingan umum. Penggolongan mengenai kepentingan umum didasari dengan fungsi nya, harus benar-benar untuk kepentingan umum yaitu untuk kepentingan bersama masyarakat. Perdebatan mengenai jalan termasuk dalam kepentingan umum atau bukan, dapat ditarik benang merahnya dengan kembali menelaah tujuan dari pembangunan jalan tersebut, apakah untuk kepentingan umum atau bukan. Jalan tol antar kota yang tujuan nya adalah untuk mempermudah migrasi para penduduk diantara kota-kota tersebut, jelas berarti merupakan kepentingan umum. Mempermudah migrasi disini pun secara garis besar untuk pengembangan dan peningkatan perekonomian masyarakat. Dengan adanya jalan tol antar kota tersebut mempermudah mobolisasi para pembisnis atau pedagang antar kota tersebut, ini berarti perdagangan antar kota-kota tersebut akan dimudahkan lewat adanya pembangunan jalan tol ini. Seperti yang terjadi dalam pembangunan jalan tol Surabaya-Mojokerto. Dalam pembangunan jalan tol ini dibutuhkan pengadaan tanah. Dengan dasar yang paling pokok yaitu pasal 6 Undang-undang Pokok Agraria mengenai fungsi sosial tanah, maka pengadaan tanah jalan tol Surabaya-Mojokerto yang termasuk dalam kepentingan umum, akan ditelaah dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah yang baru, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan peraturan pelaksana nya dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Perumusan masalah mengenai penerapan undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 jo Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dalam kasus pembangunan jalan tol Surabaya-Mojokerto serta penyelesaian-penyelesaian apabila tidak terjadi kesepakatan dalam pengadaan tanah tersebut.

Actions (login required)

View Item