CREMLIN PERDANA KUSUMA, 040214283 (2009) PERSEPSI AUDITOR INSPEKTORAT DAERAH DAN SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI TERHADAP PERAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-kusumacrem-19267-a01-1-k.pdf Download (432kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-kusumacrem-16098-a01-1-p.pdf Restricted to Registered users only Download (647kB) | Request a copy

Abstract

Dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara (pasal 50) atas kegiatan pemerintah (pasal 50) yang meliputi kegiatan: lintas sektoral, kebendaharaan umum negara, dan penugasan dari Presiden. Dalam pasal 59 juga disebutkan bahwa BPKP adalah instansi pembina Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan jabatan fungsional auditor yang meliputi : penyusunan pedoman teknis, sosialisasi, pembimbingan dan konsultasi, peningkatan kompetensi auditor. Namun hingga saat ini masih banyak terjadi perbedaan persepsi dari berbagai kalangan baik para pengamat maupun para praktisi terhadap peran, tugas pokok dan fungsi dari BPKP. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana objek penelitiannya adalah Perwakilan BPKP Provinsi Bali dan responden penelitiannya adalah auditor Inspektorat Daerah dan SKPD Provinsi Bali. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah memang benar terjadi perbedaan persepsi antara auditor Inspektorat Daerah dan SKPD Provinsi Bali terhadap peran, tugas pokok dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Dalam melakukan penelitian ini penulis berusaha menganalisis dengan cara membagikan kuesioner kepada para responden lalu menguji dengan metode Uji Beda atau yang dikenal Independent Sample t-test dengan bantuan software SPSS 16.0. Ada tiga variabel indikator yang menjadi dasar hipotesis dalam penelitian ini, yaitu Etika Perilaku, Kompetensi dan Integritas. Hasil analisis menunjukkan bahwa memang ada perbedaan persepsi antara auditor Inspektorat Daerah dan SKPD Provinsi Bali terhadap peran, tugas pokok dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji beda pada masing-masing variabel indikator tersebut, antara lain terjadi perbedaan persepsi terhadap variabel Etika Perilaku dan Kompetensi namun tidak terjadi perbedaan persepsi pada variabel Integritas. Namun perbedaan-perbedaan yang terjadi tersebut bukanlah perbedaan persepsi yang bersifat negatif tapi bersifat positif dimana perbedaan persepsi tersebut terjadi pada tingkatan pencapaian kinerja yang sudah baik. Simpulan dari penelitian ini adalah meskipun memang terjadi perbedaan persepsi antara auditor Inspektorat Daerah dan SKPD Provinsi Bali terhadap peran, tugas pokok dan fungsi BPKP tetapi sifat dari perbedaan-perbedaan persepsi tersebut adalah positif dimana apa yang sudah baik agar lebih ditingkatkan lagi agar tercapai hubungan kerja dan kesepahaman yang lebih baik lagi antara Perwakilan BPKP Provinsi Bali dengan Inspektorat Daerah dan SKPD Provinsi Bali. ADLN - Perpustakaan Universitas

Actions (login required)

View Item