Muhammad Abdu Firman Kelana (2015) Overlapping” Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dengan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pajak Di Indonesia. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (424kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (343kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (283kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4. BAB I Pendahuluan.pdf Download (400kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).pdf Restricted to Registered users only until 24 March 2023. Download (864kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III Pengawasan Dan Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil .pdf Restricted to Registered users only until 24 March 2023. Download (367kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. Bab IV Penutup.pdf Restricted to Registered users only until 24 March 2023. Download (283kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (317kB)

Abstract

Pajak merupakan sumber utama pemasukan negara, pajak di indonesia dalam pengurusannya diberikan wewenang kepada Ditejen Pajak untuk melakukan penarikan dan pengawasan, akan tetapi banyak sekali tejadi Penyelewengan yang dapat merugikan negara. Ditjen pajak Memilik PPNS dalam melakukan pemeriksaan tindak pidana perpajakan Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia kewenangaannya mengalami Overlapping dengan PPNS karena dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2002 Tenteang Kepolisian Republik Indonesia mengatur Polisi berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan semua tindak pidana tidak terkecuali tindak pidana perpajakan, dunia hukum mengenal asas lex specialis lex generalis yang khusus mengalahkan yang umum, yang berhak melakukan penyidikan Tindak perpajakan hanya PPNS perpajakan.

Actions (login required)

View Item