KRISANTO DIRGA ERLANGGAPUTRO, 031111205 (2016) TANGGUNG GUGAT MASKAPAI SAAT TERJADI KECELAKAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 DAN KONVENSI WARSAWA 1929 TENTANG PENERBANGAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2016-putrokrisa-40171-6.abstr-k.pdf Download (123kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) FH. 26-16 Put t.pdf Restricted to Registered users only Download (763kB) | Request a copy

Abstract

Tanggung Gugat maskapai dapat disebut sebagai Tanggung Jawab Hukum (Liability). Liability dibagi menjadi beberapa prinsip, yaitu : liabiity based on fault, presumption of liability, dan absolute liability. Dalam prinsip-prinsip itu dijelaskan definisi dari tanggung jawab yang ada didalamnya. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2009 menganut prinsip tanggung jawab Absolute Liability (tanggung jawab mutlak), dan khusus untuk bagasi kabin/tangan menggunakan liability based in fault. Untuk nominal ganti rugi menggunakan prinsip Limited Liability kecuali maskpai dalam pembuktiannya dinyatakan bersalah atau melakuakn hal yang disengaja yang menyebabkan kerugian maka prinsipnya akan berubah menjadi Unlimited Liability. Dalam Konvensi Warsawa 1929 menggunakan prinsip tanggung jawab Presumption of Liability. Prinsip ini menjadikan maskapai harus membuktikan dirinya tidak bersalah, atau yang disebut pembuktian negatif/terbalik. Perbedaan-perbedaan yang mendasari anatar UU No.1 tahun 2009 dengan Konvensi Warsawa 1929 ini yang menyebabkan UU No.1 tahun 2009 dianggap belum sesuai dengan ketentuan internasional. Selain itu dalam gugatan yang diajukan oleh penumpang yang mengalami kerugian tentu didasari oleh adanya perlindungan konsumen dan aturannya dalam UU nasional. Perlindungan konsumen ini yang nantinya melindungi hak-hak penumpang selain yang ada dalam UU No.1 tahun 2009 maupun Permenhub No.77 Tahun 2011. Apabila dalam kasuskasus yang ada tentu perlu dilihat dulu ketentuan manakah yang dapat dipakai dasar aturan dalam gugatan yang diajukan, karena tiap UU maupun Konvensi mempunyai aturan-aturan yang berbeda sehingga hal ini dapat menyulitkan pihak penumpang apabila tidak mengetahui perbedaan tersebut seperti, ruang lingkup berlakunya suatu UU atau Konvensi, Yurisdiksi, definisi atas suatu pengangkutan udara, dan lain-lain.

Actions (login required)

View Item