FIRMANSYAH TAUFIK, 031211133001 (2016) KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH ADANYA NOTA KESEPAHAMAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2016-taufikfirm-40276-7abstrak.pdf Download (267kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) FH. 48-16 Tau k.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Dalam penyidikan tindak pidana korupsi terdapat 3 penyidik yang berwenang sekaligus yaitu KPK, Jaksa dan Polisi. Dengan adanya 3 penyidik sekaligus diharapkan terdapat kerjasama yang lebih terkoordinasi antara 3 instansi penegak hukum tersebut. Bahkan pada awal tahun 2012 telah dibentuk Nota Kesepahaman antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Namun ternyata, tidak sampai 1 tahun sejak Nota Kesepahaman tersebut disepakati telah terjadi perebutan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan salah satu anggota kepolisian Djoko Susilo dalam kasus simulator SIM antara KPK dan Polisi.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH. 48/16 Tau k
Uncontrolled Keywords:	CORRUPTION
Subjects:	H Social Sciences > HG Finance K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM FIRMANSYAH TAUFIK, 031211133001 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Nur Basuki Minarno, Prof. Dr. , S.H., M.Hum. UNSPECIFIED
Depositing User:	sukartini sukartini
Date Deposited:	23 Feb 2016 12:00
Last Modified:	12 Aug 2016 09:22
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12608
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item