Bagus Satrio Utomo (2015) Keikut Sertaan Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN DEPAN) 1. HALAMAN DEPAN .pdf Download (287kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK .pdf Download (132kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI .pdf Download (101kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) 4. BAB I PENDAHULUAN .pdf Download (214kB)
	Text (BAB II PERLINDUNGAN HUKUM ...) 5. BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGAWAI .pdf Restricted to Registered users only until 2 June 2023. Download (261kB) | Request a copy
	Text (BAB III UPAYA HUKUM ..) 6. BAB III UPAYA HUKUM .pdf Restricted to Registered users only until 2 June 2023. Download (227kB) | Request a copy
	Text (BAB IV PENUTUP) 7. BAB IV PENUTUP .pdf Restricted to Registered users only until 2 June 2023. Download (127kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN .pdf Download (127kB)

Abstract

Skripsi ini mengkaji perlindungan hukum bagi PNS berkaitan dengan hak berpolitik sebagai warga negara serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil terhadap pengaturan Pasal 123 ayat (3) UU ASN ditinjau dari UUD NRI 1945. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi PNS berkaitan dengan hak berpolitik sebagai warga negara, maka hak PNS selaku warga negara dalam Pemilukada harus diperlakukan sama dengan warga negara lainnya yang tidak berstatus sebagai PNS berdasarkan UUD NRI 1945, dengan syarat pencalonan PNS dalam Pemilukada harus independen atau dicalonkan oleh partai politik, bukan menjadi anggota maupun kader partai politik, karena dapat mempengaruhi netralitas seorang PNS. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil terhadap pengaturan Pasal 123 ayat (3) UU ASN ditinjau dari UUD NRI 1945 adalah mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi, agar ketentuan didalam Pasal 123 ayat (3) UU ASN yang mengatur PNS yang akan mencalonkan diri dalam Pemilikada harus mengundurkan diri dari PNS, harus dihapus karena bertentangan dengan Konstitusi, dan dibuatkan peraturan baru yang lebih jelas bahwasannya PNS dapat mencalonkan diri dalam Pemilukada secara independen atau dicalonkan oleh partai politik tanpa harus menjadi anggota maupun kader partai politik.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH. 63/16 Uto k
Uncontrolled Keywords:	Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pemilu Kepala Daerah
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3289-3367 Organs of government > K3290-3304 The people. Election law K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3440-3460 Civil service. Government officials and employees
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM Bagus Satrio Utomo NIM031111172
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Lanny Ramli NIDN0021086603
Depositing User:	sukartini sukartini
Date Deposited:	26 Feb 2016 12:00
Last Modified:	02 Jun 2020 05:11
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12635
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item