YANUAR PRIBADHIE, 030911111 (2013) AKIBAT HUKUM KLAUSUL GOVERNING LAW DALAM PERJANJIAN PINJAMAN LUAR NEGERI TERHADAP STATUS KEKEBALAN ASET BANK SENTRAL. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-pribadhiey-33716-6.abstr-i.pdf Download (255kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2014-pribadhiey-33716-1.FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (934kB) | Request a copy

Abstract

Perkembangan Hukum Internasional melalui dibentuknya United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Properties telah memberikan status kekebalan yang kuat terhadap status bank sentral asing. Berdasar konvensi tersebut, untuk menanggalkan status kekebalan, bank sentral harus secara tegas menyatakan niatnya. Sayangnya, karena konvensi tersebut belum berlaku, maka ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan dalam kualitasnya sebagai Perjanjian Internasional. Hal ini menyebabkan terdapatnya ruang kosong untuk mempermasalahkan apakah ketentuan tersebut telah menjadi hukum internasional atau sebaliknya. Salah satu praktik yang berkembang adalah menyetarakan klausul governing law dengan penanggalan kekebalan. Dalam beberapa putusan di berbagai negara seperti Amerika Serikat menunjukkan bahwa klausul governing law dapat dianggap sebagai penanggalan kekebalan. Berangkat dari hal tersebut, perlu ditelaah alasan-alasan yang mendasari penyetaraan klausul governing law terhadap penanggalan kekebalan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penyetaraan klausul governing law dengan penanggalan kekebalan dapat dibenarkan karena pada dasarnya, prinsip klausul tersebut mencerminkan keinginan dari para pihak untuk menundukkan diri terhadap yurisdiksi. Namun pendekatan ini harus diterapkan dengan cara yang sangat terbatas. Yakni dengan mengacu pada prinsip-prinsip mengenai kekebalan terbatas yang telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional.

Actions (login required)

View Item