Laura Reggyna Larasaty, 031011108 (2013) KEDUDUKAN DAN STATUS UPAH BURUH YANG BELUM TERABAYAR DALAM PERUSAHAAN PAILIT. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-larasatyla-33780-4.abstr-k.pdf Download (126kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2014-larasatyla-33780-1.FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (559kB) | Request a copy

Abstract

Setelah dilakukakan pemberesan terhadap harta pailit, maka kemungkinan akan terjadi suatu kondisi bahwa harta pailit mencukupi untuk membayar utang-utang debitor kepada para kreditornya atau sebaliknya harta pailit tidak dapat melunasi terhadap utang-utang debitor kepada kreditornya, dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan maka upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana dinyatakan bahwa dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak buruh lainnya merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Apabila suatu perusahaan sebagai debitor tidak mampu mengembalikann hak kreditor, dalam hal ini hak buruhnya, maka debitor akan dipailitkan dan harta kekayaannya menjadi jaminan pelunasan utangnya.KKB KK-2 FH.148/14 Lar k

Actions (login required)

View Item