ILHAMI GINANG PRATIDINA, 031011023 (2014) PERLUASAN KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN INDONESIA ATAS GUGATAN YANG DIDASARKAN PADA TRANSAKSI/ INFORMASI DI INTERNET. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-pratidinai-33809-6.abstr-k.pdf Download (212kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2014-pratidinai-33809-1.FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Kehadiran internet, selain membawa kemudahan bagi kehidupan manusia juga menimbulkan permasalahan baru terkait dengan yurisdiksi pengadilan yang berwenang menangani perkara yang timbul di internet. Sifat internet yang crossborder, borderless, paperless dan open-access berpotensi melibatkan lebih dari satu yurisdiksi negara. Terkait dengan permasalahan tersebut, Pasal 2 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11/2008) seolah-olah memberikan perluasan kompetensi relatif bagi pengadilan Indonesia untuk menerapkan yurisdiksinya terhadap gugatan yang didasarkan pada transaksi/ informasi di internet yang melibatkan warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, atau badan hukum asing yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia yang menimbulkan akibat hukum di wilayah Indonesia. Skripsi ini mencoba mengelaborasi perluasan kompetensi relatif pengadilan Indonesia atas gugatan yang didasarkan pada transaksi/ informasi di internet dengan mengangkat dua permasalahan, yakni apakah pengaturan kompetensi relatif pengadilan Indonesia dapat diterapkan terhadap gugatan yang didasarkan pada hubungan kontraktual yang dibentuk melalui media internet dan apakah pengaturan kompetensi relatif pengadilan Indonesia dapat diterapkan terhadap gugatan yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan melalui media internet. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan mengemukakan beberapa putusan badan peradilan baik dari pengadilan Indonesia maupun badan peradilan asing untuk memperkuat argumen dalam skripsi ini. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa Pasal 2 UU No. 11/2008 tidak memberikan perluasan kompetensi relatif bagi pengadilan Indonesia, sehingga perlu adanya pembentukan aturan sebagai dasar hukum penerapan yurisdiksi oleh pengadilan Indonesia terhadap perkara yang timbul dari transaksi/ informasi di internet.

Actions (login required)

View Item