AGUNG BAGUS CAHYO ANURAGA, 031011015 (2014) AKIBAT HUKUM KELALAIAN KURATOR DALAM INVENTARISASI HARTA YANG MELEWATI KETENTUAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-anuragaagu-33839-7.abstr-i.pdf Download (215kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2014-anuragaagu-33839-1.FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (640kB) | Request a copy

Abstract

Kepailitan menjadi suatu solusi debitor yang tidak bisa memenuhi kewajiban membayar utang-utangnya pada para kreditornya karena himpitan kondisi keuangan yang tidak bisa dicari lagi jalan keluarnya. Syarat kepailitan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, adalah debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Ketika putusan pailit dijatuhkan, harus segera dilakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, yang menjadi tugas Kurator. Kurator setelah ditunjuk oleh hakim pengawas, sebagaimana diatur dalam pasal 100 ayat (1) UU KPKPU dalam jangka waktu (2) dua hari wajib membuat pencatatan harta pailit, sebagai salah satu bentuk tanggung jawabnya dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam melaksanakan tugasnya, terkadang Kurator melakukan kelalaian sehingga dimungkinkan mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit yang sedang dilakukan pengurusan dan pemberesannya. Masalah jangka waktu yang terlalu mepet, kurangnya koordinasi, menjadi salah satu penyebab kelalaian Kurator dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Namun dalam UU KPKPU, belum diatur mengenai apa dan bagaimana akibat hukum bagi Kurator yang melewati batas waktu ketentuan perundang-undangan, serta bentuk pertanggungjawabannya.

Actions (login required)

View Item