GHARSINA RIMAWATI NABILLA PUTRI, 031011037 (2014) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-putrighars-33846-4.abstr-k.pdf Download (178kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2014-putrighars-33846-1.FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (847kB) | Request a copy

Abstract

Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia. Melalui pemberdayaan dan pendayagunaan ini diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan nasional, namun dengan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaannya. Pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pasar kerja dengan memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan bagi seluruh tenaga kerja Indonesia sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Demikian pula pemerataan penempatan tenaga kerja perlu diupayakan agar dapat mengisi kebutuhan di seluruh sektor dan daerah.Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Pasal 31 menjelaskan bahwa lembaga pendidikan salah satu sektor industri yang berperan penting dalam pembangunan suatu bangsa. Perlu kita ketahui bahwa Penyelenggara pendidikan ada 2 (dua), yaitu pemerintah dan masyarakat. Satuan pendidikan tinggi yang dikelola oleh pemerintah disebut perguruan tinggi negeri (PTN) dan yang dikelola masyarakat adalah perguruan tinggi swasta (PTS). Oleh karena itu, masyarakat yang bekerja di sektor pendidikan yang diselenggarkan oleh masyarakat tersebut dilindungi oleh Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengingat bahwa pekerja tersebut sama halnya dengan tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan swasta. Masyarakat yang bekerja pada sektor pendidikan juga dilindungi oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Namun, perlu adanya pengaturan yang lebih terhadap hak-hak dosen perguruan tinggi swasta yang diatur di dalam undang-undang. Pemerintah juga perlu menerbitkan suatu aturan yang lebih konkrit untuk kesejahteraan guru dan dosen yang bekerja pada lembaga pendidikan swasta karena undang-undang tersebut belum mengatur dengan jelas.

Actions (login required)

View Item