Angga Satya Aditama (2015) Penggabungan Psikotropika Golongan I Dan Golongan Ii Ke Dalam Narkotika Golongan I Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (216kB)
	Text (DAFTAR ISI) 2. DAFTAR ISI .pdf Download (241kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) 3. BAB I PENDAHULUAN .pdf Download (202kB)
	Text (BAB II RATIO LEGIS PENGGABUNGAN) 4. BAB II RATIO LEGIS PENGGABUNGAN .pdf Restricted to Registered users only until 16 April 2023. Download (258kB) | Request a copy
	Text (BAB III IMPLIKASI YURIDIS) 5. BAB III IMPLIKASI YURUIDIS .pdf Restricted to Registered users only until 16 April 2023. Download (244kB) | Request a copy
	Text (BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN) 6. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .pdf Restricted to Registered users only until 16 April 2023. Download (160kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 7. DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (162kB)

Abstract

Politik hukum Negara Republik Indonesia di bidang pelayanan kesehatan adalah mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat Indonesia diperlukan peningkatan di bidang pelayanan kesehatan dan pengobatan. Salah satu jenis obat-obatan yang diperlukan oleh Masyarakat Indonesia adalah Narkotika Dan Psikotropika. Pemerintah sebagai pihak yang menggerakan roda pemerintahan bertugas untuk menjamin ketersediaan narkotika dan psikotropika yang dibutuhkan dan memberantas segala penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika.

Actions (login required)

View Item