Yulandari Meriaji, 030416023 (2008) UNSUR COERCION PADA PERJANJIAN HUTANG LUAR NEGERI ANTARA INDONESIA DENGAN INTERNASIONAL MONETARY FUND (IMF). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-meriajiyul-9649-abstrak-8.pdf Download (298kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 12785.pdf Restricted to Registered users only Download (904kB) | Request a copy

Abstract

IMF adalah subyek Hukum Internasional dengan bentuk organisasi internasional yang oleh konstitusinya diberi kewenangan untuk membuat PI. IMF dapat disebut sebagai suatu organisasi internasional karena IMF telah memenuhi persyaratan pendirian suatu organisasi internasional. Oleh karena IMF merupakan subyek Hukum Internasional, maka berdasarkan Hukum Internasional, khususnya Konvensi Wina 1986, IMF dapat membuat dan menjadi pihak dalam PI. Untuk itu, PHLN yang dibuat oleh Indonesia dan IMF dapat disebut sebagai PI yang dapat diberlakukan ketentuan Hukum Internasional (Publik). Terdapat unsur coercion dalam pembuatan PHLN antara Indonesia dengan IMF, terutama pada kesepakatan setelah pencairan pinjaman Tahap 1. Untuk itu, PHLN antara Indonesia dengan IMF dapat dinyatakan invalid. Sebagai akibat hukumnya, berdasarkan Pasal 69 Konvensi Wina 1969, PHLN yang invalid tersebut dinyatakan batal demi hukum (null and void). Meskipun secara hukum Indonesia mempunyai peluang untuk menyelesaikan perkara PHLN yang mengandung unsur coercion ini di forum Mahkamah Internasional, akan tetapi permasalahan PHLN Indonesia dan IMF ini selesai dengan telah dilunasinya seluruh hutang Indonesia pada 2006.

Actions (login required)

View Item