WIDHAYANI DIAN PAWESTRI, 030610069 (2010) PENERBITAN GANDA NOMOR POKOK WAJIB PAJAK. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (Fulltext) gdlhub-gdl-s1-2010-pawestriwi-15052-fh.153.10.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
Preview	Text (Abstrak) abstrak.pdf Download (781kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini berjudul Penerbitan Ganda Nomor Pokok Wajib Pajak. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk: (1) Memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada jenjang pendidikan Strata (S-1) Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR) dengan minat studi Hukum Bisnis dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, (2) Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang berminat di bidang studi bisnis, ingin lebih meningkatkan profesionalisme dalam menganalisa suatu permasalahan hukum, khususnya pada bidang hukum pajak. Didalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisa bahan hukum dalam penulisan skripsi menggunakan metode kualitatif, yaitu tata cara penulisan yang menghasilkan data deskriptif analitis. Penulis menggunakan data yang di ambil dari atau mengacu pada pada peraturan perundang-undangan, surat kabar, majalah, karya ilmiah, laporan penelitian, jurnal, artikel internet mengenai pemberitaan-pemberitaan terhadap suatu permasalahan (kasus) sebagai pelengkap yang mempunyai kaitan langsung dengan penulisan skripsi ini. Disamping itu bahan hukum juga didapatkan dari literatur (buku), serta bahan-bahan lainnya yang diperoleh selama perkuliahan. Hasil yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini berupa akibat hukum penyalahgunaan penerbitan ganda NPWP yang meliputi faktor dan dampak Penerbitan ganda NPWP, serta upaya pencegahan dan penanggulangan penerbitan Ganda NPWP. Hasil analisis bagi Wajib Pajak dengan ganda NPWP apabila Wajib Pajak tersebut dengan sengaja menyalahgunakan, menggunakan tanpa hak NPWP adalah dapat dikenai sanksi administrasi, sanksi pidana, sanksi perdata, penghapusan NPWP, serta tidak dapat menggunakan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Pencegahan ganda NPWP dapat dilakukan dengan cara pemberian data secara aktif oleh Wajib Pajak dan dilakukan pemeriksaan di bidang pajak. Upaya penanggulangan dari permasalahan ini adalah Ditjen Pajak telah menyiapkan Pusat Penerimaan Keluhan (Complaint Center), Wajib Pajak dapat mengajukan tuntutan pidana, perdata maupun TUN terhadap Ditjen Pajak karena penerbitan ganda NPWP serta adanya proses penghapusan NPWP.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KK KKB FH 153/10 Paw p
Uncontrolled Keywords:	TAX ADMINISTRATION AND PROCEDURE LAW AND LEGISLATION
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K201-487 Jurisprudence. Philosophy and theory of law > K280-286 Sources of law
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM WIDHAYANI DIAN PAWESTRI, 030610069 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Rr. Herini, Siti Aisyah, S.H.,M.H UNSPECIFIED
Depositing User:	Nurma Harumiaty
Date Deposited:	02 Jul 2015 12:00
Last Modified:	26 Oct 2016 18:48
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12802
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item