Syifaul Ummah, 030215399 (2005) HAMBATAN SUBTANTIF, PROSEDURAL UNDANG-UNDANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN KELEMBAGAAN KPPU. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-ummahsyifa-1064-fh6106-k.pdf Download (270kB) | Preview
Preview	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-ummahsyifa-1064-fh_61_06.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

a. Hambatan subtantif yang terdapat pada pasal 50 a sehubungan dengan ketentuan yang berkaitan dengan praktek persaingan tidak sehat karena kebijakan pemerintah, ketentuan mengenai sanksi bagi pejabat yang terlibat dalam perkara persaingan yang belum tercover dalam undangundang dan pembatalan perjanjian yang dalam pembuatannya melibatkan badan pemerintah yang juga belum tercover dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. b. Selain hambatan subtantif, juga terdapat hambatan prosedural yang berupa status temuan KPPU atau status putusan KPPU di perkara pidana yang menjadi bukti permulaan yang cukup, fungsi perbantuan penyidik yang tidak sepenuhnya dapat membantu KPPU dalam penegakan hukum persaingan, keabsahan alat bukti, mengingat tidak semua alat bukti yang dimiliki KPPU dapat diajukan di persidangan sedangkan disisi lain, prinsip dalam acara perdata konvensional menentukan bahwa alat bukti baru dianggap sah apabila dapat dihadirkan di persidangan, dan status atau kedudukan KPPU yang tidak jelas, baik sebagai lembaga yudisial atau lembaga pemutus administrasi dalam sistem peradilan.

Actions (login required)

View Item