Saputra, Nino Pandu, NIM. 030211425 U (2008) HAK MEMILIH DALAM PEMILU DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI WARGA NEGARA BERSTATUS KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-saputranin-8059-abstrak-h.pdf Download (451kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-saputranin-7845-fh2008-h.pdf Restricted to Registered users only Download (939kB) | Request a copy

Abstract

Setelah dilakukan analisis dan pembahasan dari hasil penelitian sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka sampailah kini pada kesimpulan. Seluruh uraian di atas menunjukkan beberapa hal yang dapat penulis simpulkan sebagai berikut : Pertama, hak pilih (yaitu hak memilih dan hak dipilih) merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia yang diakui dalam berbagai ketentuan yaitu: a. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-1 s.d ke-4; b. Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; c. Pasal 25 huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International covenant on civil and political rights (Kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik); dan d. Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Warga Negara Indonesia berstatus kewarganegaraan ganda terbatas hanya berhak menggunakan hak memilih dalam pemilu berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD jo. Pasal 7 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dan tidak berhak dipilih dalam pemilu berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD jo. Pasal 6 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, Warga Negara Indonesia berstatus kewarganegaraan ganda terbatas dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jika dibagi berdasarkan pelaksanaan hak memilih pemilu yaitu : 1. Warga Negara Indonesia berstatus kewarganegaraan ganda terbatas yang menggunakan hak memilih pemilu untuk negara asing. Akibat hukum yang terjadi atas pelaksanaan hak memilih pemilu untuk negara asing adalah ia kehilangan Warga Negara Indonesianya. Sehingga apabila ia ingin menjadi Warga Negara Indonesia maka prosedurnya dengan cara pewarganegaraan. 2. Warga Negara Indonesia berstatus kewarganegaraan ganda terbatas yang menggunakan hak memilih pemilu untuk negara Indonesia. a. Berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Indonesia, hal ini tidak menimbulkan akibat hukum terhadap status kewarganegaraannya atau statusnya masih sebagai warga negara Indonesia berstatus kewarganegaraan ganda terbatas. Sehingga apabila ia hendak memilih untuk menjadi Warga Negara Indonesia cukup hanya dengan membuat pernyataan tertulis yang diserahkan kepada Pejabat yang berwenang dan tidak perlu melewati prosedur pewarganegaraan seperti pada penggolongan pertama. b. Apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan negara asing (sebagai salah satu kewarganegaraannya) menentukan hal yang sama dengan negara Indonesia yaitu melaksanakan hak memilih pemilu untuk negara asing dapat dikenai pembatalan kewarganegaraan, maka ia statusnya tidak lagi menjadi Warga Negara Indonesia berstatus kewarganegaraan ganda terbatas. Sehingga statusnya menjadi Warga Negara Indonesia saja (tidak berkewarganegaraan ganda), namun dalam hal pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia ia harus membuat pernyataan tertulis untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia yang diserahkan kepada Pejabat yang berwenang. Jika hal ini tidak dilakukan maka status kewarga-negaraannya menjadi Stateless/Apatride (tanpa kewarganegaraan). 3. Warga Negara Indonesia berstatus kewarganegaraan ganda terbatas yang tidak menggunakan hak memilih pemilu untuk negara asing maupun negara Indonesia. Oleh karena hak memilih pemilu tidak digunakan di kedua negara (negara Indonesia dan negara lain salah satu orang tua anak tersebut) maka hal ini tidak menimbulkan akibat hukum terhadap status kewarganegaraannya atau statusnya masih sebagai Warga Negara Indonesia berstatus kewarganegaraan ganda terbatas. Sehingga apabila ia hendak memilih untuk menjadi warga negara Indonesia cukup hanya dengan membuat pernyataan tertulis yang diserahkan kepada Pejabat yang berwenang. Beberapa saran yang perlu dikemukakan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, secara teoritis-normatif berdasarkan Pasal 23 huruf g Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Warga Negara Indonesia yang menggunakan hak memilih dalam pemilu yang dilaksanakan untuk negara asing menimbulkan akibat hukum ia dapat dikenai sanksi yaitu kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Akan tetapi dari segi teknis-proseduralnya dibutuhkan laporan dari pihak lain untuk dimohonkan kepada Presiden melalui Pejabat yang berwenang agar warga negara tersebut dicabut kewarganegaraan Indonesia-nya. Pasal ini tidak akan berlaku efektif apabila tidak adanya suatu instansi yang berfungsi melakukan pengawasan. Saran dari penulis, dibentuknya suatu instansi atau sub bagian dalam suatu instasi yang sudah ada, untuk bertugas melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksaanaan secara empirik dari pasal tersebut. Kedua, dari hasil penelitian ditemukan adanya konflik norma yang terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 23 huruf g Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Saran dari penulis, penyelesaian terhadap konflik norma tersebut yaitu dengan cara dibentuknya ketentuan (baik melalui yurisprudensi maupun peraturan perundang-undangan) yang isinya bahwa Warga Negara Indonesia berstatus kewarganegaraan ganda terbatas dikecualikan akibat hukumnya terhadap ketantuan yang tercantum Pasal 23 huruf g Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Alasan penulis dari saran yang disebutkan diatas adalah : a. Pasal 23 huruf g Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia merupakan pasal yang ditujukan terhadap Warga Negara Indonesia (secara umum) sedangkan Warga Negara Indonesia berstatus kewarganegaraan ganda terbatas adalah Warga Negara Indonesia yang status kewarganegaraannya didispensasikan atau dikhususkan untuk berhak berstatus kewarganegaraan ganda. Oleh karena asas kewarganegaraan ganda terbatas merupakan asas yang sifatnya pengecualian, jadi adalah logis apabila Warga Negara Indonesia berstatus kewarganegaraan ganda terbatas dikecualikan juga terhadap ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23 huruf g Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengingat warga negara tersebut status hukumnya masih anak-anak dan belum dewasa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. b. Seseorang warga negara berstatus kewarganegaraan ganda terbatas secara hukum diakui keberadaannya sebagai warga negara di kedua negara yaitu Warga Negara Indonesia dan warga negara asing. Oleh karena ia adalah warga di kedua negara, maka hak-hak yang melekat karena status kewarganegaraannya harus juga diberikan utuh oleh negara dan negara tidak boleh membatasi hak-haknya sebagai warga negara. Hak-hak yang dimaksud adalah termasuk hak pilih dalam pemilu, hak memperoleh pendidikan, hak mendapatkan jaminan sosial (jika ada) dll.

Actions (login required)

View Item