YONATHAN, SINDAWATI, NIM. 038211326 (2013) TANGGUNGJAWAB PENGANGKUT DALAM HAL PENCHARTERAN PESAWAT TERBANG UNTUK PENUMPANG/ BARANG DI PERUSAHAAN PT �� BOURAQ INDONESIAN AIRLINES�. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-yonathansi-25420-9.babv.pdf Download (116kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) KKB KK-2 Per 913-86 Yon t.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa : 1.Charter merupakan pemakaian atau penggunaan yang dilakukan oleh perseorangan, atau secara berkelompok, atau dilakukan oleh perusahaan penerbangan lain dengan maksud dan tujuan tertentu di luar penerbangan dan angkutan udara berjadwal; 2. Dalam melakukan pencharteran ada dua bentuk yang pokok yaitu mencharter pesawat untuk digunakan keperluan sendiri (own use charter) dan melakukan pencharteran dengan maksud untuk dijual kembali kepada pihak lain ( resale charter); 3. Kalau dilihat dari kriteria dengan atau tanpa awak pesawat, maka Bouraq dapat mencharterkan secara awet lease yang artinya pencharteran dengan menggunakan awak pesawat yang lengkap dan dry lease yang artinya pencharteran tanpa menggunakan awak pesawat; 4. Dalam penerbangan charter hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab, maka berlakulah ketentuan ordonansi pengangkutan udara(GPU); 5. Prinsip tanggung jawab yang dianut dalam pengangkutan pencharteran ini adalah presumtion of liability yang artinya pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab untuk semua kerugian-kerugian yang ditimbulkan pada penumpang, barang, dan bagasi, dan presumtion of non liability yang artinya bahwa pengangkut dianggap tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi pada bagasi tangan 6. Hal-hal yang dapat mengurangi/meniadakan tanggung jawab dalam pengangkutan udara dapat berupa keadaan-keadaan sebagai berikut : a. Terjadinya pembatalan atau keterlambatan penyelenggaraan pengangkutan udara; b. Bahwa kerugian yang terjadi terhadap penumpang, barang, dan bagasi tersebut bukanlah merupakan kesalahan pengangkut maupun kesalahan dari pegawai- pegawainya, tetapi merupakan kesalahan dari penumpang itu sendiri; 7. Dengan tidak adanya atau hilangnya tiket penumpang atau tiket bagasi tidak berarti bahwa ketentuan ketentuan dalam ordonansi pengangkutan udara (OPL) tidak berlaku, tetapi bila pengangkut tidak memberikan tiket penumpang atau tiket bagasi, maka pengangkut tidak dapat menggunakan ketentuan – ketentuan dalam ordonansi pengangkutan udara untuk mengurangi atau meniadakan tanggung jawab pengangkut untuk membayar ganti rugi terhadap kerugian myang terjadi pada penumpang, barang, dan bagasi maupun hal-hal yang dapat membatasi tanggung jawab pengangkut; 8. Pada pencharteran untuk muatan barang, pihak pencharter akan diberi surat muatan udara dan prinsip tanggung jawab yang dimiliki oleh pengangkut beserta hal-hal yang dapat mengurangi atau meniadakan atau membatasi tanggung jawab pengangkut pada pencharteran untuk muatan barang ini sama seperti pencharteran yang terjadi untuk penumpang.

Actions (login required)

View Item